Metrotvnewscom, Jakarta: Pemerintah mengimbau agar isu Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak dijadikan alat politik. Isu ini diharapkan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
"Mengimbau jangan sampai menggunakan hal-hal semacam ini untuk kepentingan politik yang akibatnya bangsa ini enggak satu lagi, bangsa ini terpecah belah. Yang rugi, ya, kita, rakyat," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 22 September 2017.
Menurut dia, isu ini kerap mengencang mendekati 1 Oktober setiap tahunnya. Dia khawatir bila nantinya isu ini tidak diredam, akan ditunggangi untuk kepentingan pilkada hingga pilpres.
Dia menuturkan peristiwa G30S/PKI terjadi lantaran perbedaan paham yang sangat prinsipil. Hal ini menimbulkan makar sehingga adanya korban. Masalah ini kemudian sudah tak bisa diselesaikan secara yudisial.
"Karena lamanya, saksinya, karena klaimnya yang begitu banyak, maka cara-cara nonyudisial yang kita kedepankan," ungkap dia.
Indonesia, kata dia, adalah negara yang secara tradisi biasa menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Cara ini pun akan digunakan untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan PKI.
"Tidak semuanya melalui pengadilan. Salah kalau kita selalu lewat pengadilan, apa lagi peristiwa ini sudah masa lalu," kata mantan Panglima ABRI ini.
Wiranto mengingatkan agar publik tidak terbelenggu dengan persoalan ini. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di depan mata.
Metrotvnewscom, Jakarta: Pemerintah mengimbau agar isu Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak dijadikan alat politik. Isu ini diharapkan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
"Mengimbau jangan sampai menggunakan hal-hal semacam ini untuk kepentingan politik yang akibatnya bangsa ini enggak satu lagi, bangsa ini terpecah belah. Yang rugi, ya, kita, rakyat," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 22 September 2017.
Menurut dia, isu ini kerap mengencang mendekati 1 Oktober setiap tahunnya. Dia khawatir bila nantinya isu ini tidak diredam, akan ditunggangi untuk kepentingan pilkada hingga pilpres.
Dia menuturkan peristiwa G30S/PKI terjadi lantaran perbedaan paham yang sangat prinsipil. Hal ini menimbulkan makar sehingga adanya korban. Masalah ini kemudian sudah tak bisa diselesaikan secara yudisial.
"Karena lamanya, saksinya, karena klaimnya yang begitu banyak, maka cara-cara nonyudisial yang kita kedepankan," ungkap dia.
Indonesia, kata dia, adalah negara yang secara tradisi biasa menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Cara ini pun akan digunakan untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan PKI.
"Tidak semuanya melalui pengadilan. Salah kalau kita selalu lewat pengadilan, apa lagi peristiwa ini sudah masa lalu," kata mantan Panglima ABRI ini.
Wiranto mengingatkan agar publik tidak terbelenggu dengan persoalan ini. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di depan mata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
