Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) baru menyalurkan dana desa sekitar Rp9,3 triliun dari total Rp28 triliun atau 32 persen. Total anggaran Kementerian Desa pada tahun ini mencapai Rp72 triliun.
"Artinya, kalau dari total Rp72 triliun, itu baru 13%. Masih kecil sekali," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 7 April 2020.
Jokowi memerintahkan Kementerian Desa menyalurkan dana desa dalam bentuk padat karya tunai. Jokowi mau program ini dilaksanakan secepatnya.
"Saya minta Kemendes membuat pedoman agar program padat karya tunai betul-betul bisa masif dan tepat sasaran," ungkap dia.
Baca: Pandemi Korona, Penyaluran PKH Dipercepat
Padat karya tunai diprioritaskan untuk keluarga miskin, setengah pengangguran, dan pengurangan. Namun, protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah juga harus diperhatikan.
"Menjaga jarak, memakai masker, sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran covid-19," ujar dia.
Jokowi juga memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian BUMN melakukan hal yang sama.
Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) baru menyalurkan dana desa sekitar Rp9,3 triliun dari total Rp28 triliun atau 32 persen. Total anggaran Kementerian Desa pada tahun ini mencapai Rp72 triliun.
"Artinya, kalau dari total Rp72 triliun, itu baru 13%. Masih kecil sekali," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 7 April 2020.
Jokowi memerintahkan Kementerian Desa menyalurkan dana desa dalam bentuk padat karya tunai. Jokowi mau program ini dilaksanakan secepatnya.
"Saya minta Kemendes membuat pedoman agar program padat karya tunai betul-betul bisa masif dan tepat sasaran," ungkap dia.
Baca: Pandemi Korona, Penyaluran PKH Dipercepat
Padat karya tunai diprioritaskan untuk keluarga miskin, setengah pengangguran, dan pengurangan. Namun, protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah juga harus diperhatikan.
"Menjaga jarak, memakai masker, sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran covid-19," ujar dia.
Jokowi juga memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian BUMN melakukan hal yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
