"Dalam keutuhan jemaah tidak baik, dan kemudian juga aturan tidak membolehkan," kata Wapres kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam, 7 Januari 2023.
Dalam aturan yang berlaku, tidak boleh melakukan kampanye atau pengibaran maupun pembentangan atribut partai di kantor pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Saya kira (aturan) itu sudah ada, karena itu semua partai harus mematuhi itu dan saya dengar sudah diperingatkan," jelas Ma'ruf.
Dia mengingatkan masjid memiliki banyak jemaah, dan belum tentu seluruh jemaah itu memiliki aspirasi politik yang sama. Sehingga pengibaran bendera partai di masjid bisa berdampak tidak baik bagi jemaah.
"Kalau nanti satu partai (mengibarkan bendera) kemudian terjadi partai lain datang lagi, atau jemaahnya kemudian berantakan, bubar, itu tidak mashlahat," kata Ma’ruf.
Baca: Jelang Pemilu 2024, Wapres: Jangan Jadi Kompor |
Sebelumnya bendera Partai Ummat dikabarkan membentang di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cirebon telah meminta keterangan kepada pengurus Partai Ummat terkait peristiwa pengibaran bendera di dalam Masjid Raya At-Taqwa, dan belum bisa menerapkan sanksi.
"Kami sudah menerima keterangan dari pengurus Partai Ummat terkait pengibaran bendera partai di dalam Masjid At Taqwa," kata Ketua Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin di Cirebon, Kamis, 5 Januari 2023.
Joharudin mengatakan menurut pengurus Partai Ummat pengibaran bendera tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, namun merupakan aksi spontan. Saat itu, kata dia, pengurus sedang mengadakan pertemuan dan melakukan sujud syukur setelah partai tersebut dinyatakan lolos.
