Mentrotvnews.com, Jakarta: Forum Umat Islam (FUI) menduga adanya indikasi kebangkitan paham komunisme di Indonesia. Organisasi massa Islam ini menyusun tujuh tuntutan pada pemerintah yang diklaim bisa menangkal paham tersebut.
Ketua Umum FUI Muhammad Al-Khaththath mengatakan, pemerintah harus sadar bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak hanya terjadi pada tahun 1965.
"Satu, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan PKI, pemerintah harus memulai kasus pemberontakan PKI tahun 1948 (pemberontakan Madiun), bukan hanya setelah 1965," ujar Al-Khaththath dalam silaturahmi purnawirawan TNI/Polri, ormas kepemudaan dan keagamaan di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Kedua, pemerintah diminta menegakkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 juncto Pasal 107 poin a-f yang melarang ajaran komunisme dan marxisme sebagai bentuk kejahatan terhadap keamanan negara.
"Ketiga, dalam program gerakan bela negara oleh Kementerian Pertahanan kami minta masukkan kurikulum ketahan ideologi untuk menajamkan bahaya ideologi komunis," jelas Al-Khaththath.
Keempat, ulama dan pesantren di Indonesia dilibatkan dalam program bela negara. Kelima, pemerintah menarik wacana untuk meminta maaf pada korban PKI.
"Enam, pencarian kuburan masal hendak dihentikan dan menyatakan PKI pelaku kejahatan kemanusiaan. Mereka bukan korban, mereka yang memulai," tegasnya.
Ketujuh, Al-Khaththath meminta film pemberontakan G30S/PKI kembali lagi ditayangkan di stasiun televisi nasional. Melalui tayangan itu, pemuda bisa disadarkan akan sejarah 1965.
Al-Khaththath menduga semangat komunisme yang ada saat ini didorong oleh oknum pemerintahan yang mendukung PKI. "Menteri Pertahanan tolong mengoreksi menteri yang pro PKI dicopot jabatannya," tukas Al-Khaththath.
Mentrotvnews.com, Jakarta: Forum Umat Islam (FUI) menduga adanya indikasi kebangkitan paham komunisme di Indonesia. Organisasi massa Islam ini menyusun tujuh tuntutan pada pemerintah yang diklaim bisa menangkal paham tersebut.
Ketua Umum FUI Muhammad Al-Khaththath mengatakan, pemerintah harus sadar bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak hanya terjadi pada tahun 1965.
"Satu, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan PKI, pemerintah harus memulai kasus pemberontakan PKI tahun 1948 (pemberontakan Madiun), bukan hanya setelah 1965," ujar Al-Khaththath dalam silaturahmi purnawirawan TNI/Polri, ormas kepemudaan dan keagamaan di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Kedua, pemerintah diminta menegakkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 juncto Pasal 107 poin a-f yang melarang ajaran komunisme dan marxisme sebagai bentuk kejahatan terhadap keamanan negara.
"Ketiga, dalam program gerakan bela negara oleh Kementerian Pertahanan kami minta masukkan kurikulum ketahan ideologi untuk menajamkan bahaya ideologi komunis," jelas Al-Khaththath.
Keempat, ulama dan pesantren di Indonesia dilibatkan dalam program bela negara. Kelima, pemerintah menarik wacana untuk meminta maaf pada korban PKI.
"Enam, pencarian kuburan masal hendak dihentikan dan menyatakan PKI pelaku kejahatan kemanusiaan. Mereka bukan korban, mereka yang memulai," tegasnya.
Ketujuh, Al-Khaththath meminta film pemberontakan G30S/PKI kembali lagi ditayangkan di stasiun televisi nasional. Melalui tayangan itu, pemuda bisa disadarkan akan sejarah 1965.
Al-Khaththath menduga semangat komunisme yang ada saat ini didorong oleh oknum pemerintahan yang mendukung PKI. "Menteri Pertahanan tolong mengoreksi menteri yang pro PKI dicopot jabatannya," tukas Al-Khaththath.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
