DPD Disebut Bobrok Jika Tetap Mengganti Pimpinan

medcom.id, Jakarta: Rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan baru dinilai tak menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA). Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan keputusan Mahkamah Agung sudah final dan mengikat saat memutuskan menerima pengujian aturan hukum (judicial review) peraturan tentang pemotongan masa jabatan pimpinan. Dengan putusan itu, maka peraturan-peraturan di bawahnya wajib mengikuti. "Secara substansi tidak bisa direvisi. Kalau mau diadukan ke Komisi Yudisial silakan," kata Bivitri dalam diskusi 'DPD Pasca Putusan MA' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 1 April 2017. Kata Bivitri, secara substansi keputusan MA tidak bisa diabaikan. Terlebih DPD adalah salah satu lembaga tinggi negara. "Tidak seharusnya lembaga politik menganulir keputusan MA," ujarnya. Jika tetap menggelar rapat paripurna 3 April esok, Bivitri menyatakan lembaga perwakilan daerah itu sedang mempertontonkan etika politik yang bobrok.  Enam anggota DPD melayangkan judicial review kepada Mahkamah Agung terkait penetapan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017. Peraturan itu berisi tentang pemotongan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2 tahun enam bulan dari ketentuan lima tahun. Pada 29 Maret lalu MA mengabulkan judicial review dan memutuskan mengembalikan masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun. Putusan MA ini mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan keputusan ini maka rencana kocok ulang pimpinan DPD pada 3 April harus dibatalkan. Namun, sejumlah anggota DPD ngotot ingin melanjutkan rapat. Wacana mempercepat penggantian pimpinan DPD mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Irman Gusman yang saat itu menjabat ketua DPD.