Jakarta: Pembahasan jadwal Pemilu 2024 akan dilanjutkan pascareses anggota DPR. Penentuan hari pemungutan suara masih menemui jalan buntu karena beberapa opsi yang disampaikan pemerintah, DPR, dan KPU sebagai penyelenggara.
"Apa yang disepakati antara beberapa fraksi dan pemerintah itu juga masih dinamis dan masih belum putus. Karena ini reses, nanti setelah masuk akan kembali dibahas oleh komisi teknis yaitu Komisi II untuk dilanjutkan kembali pembahasannya," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021.
Pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Lebih lambat tiga bulan dari usul KPU.
KPU mengusulkan Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024. Politikus Gerindra itu menyebut fraksinya sepakat dengan usulan pemerintah. Hal itu dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak.
"Sebenarnya kan kita beberapa fraksi di DPR termasuk Gerindra sudah bersepakat dengan pemerintah alasaan untuk efisiensi dan efektvitas itu alasan kita mendukung usul pemerintah," tegas dia.
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan KPU pemilik otoritas utama menentukan jadwal Pemilu 2024. Hal ini juga ditegaskan pada pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap dan mandiri.
"Saya kira KPU harus dikedepankan dalam penentuan jadwal. KPU harus berada pada pihak yang berada di depan. Karena dia adalah leading sector soal penyelenggaraan pemilu," tutur Titi.
Baca: KPU Dinilai Lebih Berhak Putuskan Tanggal Pemilu Ketimbang Pemerintah
Jakarta: Pembahasan
jadwal Pemilu 2024 akan dilanjutkan pascareses anggota DPR. Penentuan hari pemungutan suara masih menemui jalan buntu karena beberapa opsi yang disampaikan pemerintah, DPR, dan KPU sebagai penyelenggara.
"Apa yang disepakati antara beberapa fraksi dan pemerintah itu juga masih dinamis dan masih belum putus. Karena ini reses, nanti setelah masuk akan kembali dibahas oleh komisi teknis yaitu
Komisi II untuk dilanjutkan kembali pembahasannya," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021.
Pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Lebih lambat tiga bulan dari usul KPU.
KPU mengusulkan Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024. Politikus Gerindra itu menyebut fraksinya sepakat dengan usulan pemerintah. Hal itu dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak.
"Sebenarnya kan kita beberapa fraksi di DPR termasuk Gerindra sudah bersepakat dengan pemerintah alasaan untuk efisiensi dan efektvitas itu alasan kita mendukung usul pemerintah," tegas dia.
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan KPU pemilik otoritas utama menentukan
jadwal Pemilu 2024. Hal ini juga ditegaskan pada pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap dan mandiri.
"Saya kira KPU harus dikedepankan dalam penentuan jadwal. KPU harus berada pada pihak yang berada di depan. Karena dia adalah leading sector soal penyelenggaraan pemilu," tutur Titi.
Baca:
KPU Dinilai Lebih Berhak Putuskan Tanggal Pemilu Ketimbang Pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
