medcom.id, Surabaya: PDIP mempertimbangkan untuk mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017.
"Siapapun kepala daerah yang saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 memperoleh suara di atas 82 persen masuk dalam pertimbangan," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto seperti dikutip Antara, Minggu (1/5/2016).
Ia menjelaskan, ada beberapa kepala daerah yang pada Pilkada lalu meraih suara signifikan. "Ada sekitar delapan daerah yang suaranya di atas 82 persen dan mereka mendapat kesempatan sama, bahkan untuk memimpin DKI," ujarnya.
Kepala daerah yang dipertimbangkan ini, kata dia, merupakan langkah proaktif partai untuk mencari sosok sesuai keinginan rakyat di Jakarta. Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati proses penjaringan di internal yang maju melalui pendaftaran sebagai bakal calon gubernur maupun wakil
gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
"Tentu mereka-mereka ini adalah skala prioritas. Akan ada kajian lanjutan serta uji kepatutan terhadap kepemimpinan mereka berkomitmen membangun DKI," katanya.
Nama-nama yang ada akan mengerucut, baik berdasarkan proses pendaftaran maupun pemetaan politik terhadap para kepala daerah.
"Bahkan prosesnya siapapun yang maju harus mendaftar. Seperti Joko Widodo lalu, saat itu kuat dorongan agar maju sebagai calon Gubernur DKI dari rakyat banyak. Kemudian beliau mendaftar dan mendapat rekomendasi dari ketua umum," katanya
medcom.id, Surabaya: PDIP mempertimbangkan untuk mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017.
"Siapapun kepala daerah yang saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 memperoleh suara di atas 82 persen masuk dalam pertimbangan," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto seperti dikutip Antara, Minggu (1/5/2016).
Ia menjelaskan, ada beberapa kepala daerah yang pada Pilkada lalu meraih suara signifikan. "Ada sekitar delapan daerah yang suaranya di atas 82 persen dan mereka mendapat kesempatan sama, bahkan untuk memimpin DKI," ujarnya.
Kepala daerah yang dipertimbangkan ini, kata dia, merupakan langkah proaktif partai untuk mencari sosok sesuai keinginan rakyat di Jakarta. Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati proses penjaringan di internal yang maju melalui pendaftaran sebagai bakal calon gubernur maupun wakil
gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
"Tentu mereka-mereka ini adalah skala prioritas. Akan ada kajian lanjutan serta uji kepatutan terhadap kepemimpinan mereka berkomitmen membangun DKI," katanya.
Nama-nama yang ada akan mengerucut, baik berdasarkan proses pendaftaran maupun pemetaan politik terhadap para kepala daerah.
"Bahkan prosesnya siapapun yang maju harus mendaftar. Seperti Joko Widodo lalu, saat itu kuat dorongan agar maju sebagai calon Gubernur DKI dari rakyat banyak. Kemudian beliau mendaftar dan mendapat rekomendasi dari ketua umum," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
