medcom.id, Jakarta: Analis Politik Yunarto Wijaya mengatakan, secara subtansi kebijakan, ada menteri yang berjalan sendiri. Alhasil, dia menilai, polemik antarmenteri tidak akan berimpilkasi positif bagi Presiden Joko Widodo.
"Siapapun yang menjadi Presiden tidak akan pernah mendapatkan implikasi positif dari kegaduhan yang dimulai oleh menteri," tutur Yunarto dalam acara Primetime News, Metro Tv, Selasa (11/3/2015)
Menurut dia, ada keputusan menteri yang dibuat tanpa koordinasi terlebih dahulu. Hubungan kerja ini tidak dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. "Ini mengindikasikan bahwa secara subtansi kebijakan, ada menteri yang berjalan sendiri. Ini sangat berbahaya secara substansi," ucapnya.
Selain koordinasi, lanjut Yunarto, komunikasi juga tidak terjalin dengan baik. Ia mencontohkan, ketika menghadapi polemik, para menteri tidak bisa membedakan mana panggung depan mana panggung belakang sehingga akhirnya menimbulkan kegaduhan.
"Beberapa kali sudah terjadi, dalam kasus pembelian Garuda, perbedaan pendapat listrik 30 ribu megawatt. Bukan hanya antarmenteri, menteri koordinator dengan menteri teknis, bahkan menteri koordinator dengan Wapres (Jusuf Kalla)," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo geram terhadap polemik antarmenteri yang tidak berkesudahan. Jokowi menilai, polemik muncul akibat para menteri serampangn menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) dan tak dibahas dalam rapat kabinet.
"Bahwa setiap peraturan menteri ataupun SE Menteri yang berkaitan dengan rakyat itu agar dibahas dalam rapat kabinet, rapat terbatas. Jangan sampai mengeluarkan Peraturan Menteri tanpa dibahas di rapat kabinet atau rapat terbatas," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin 2 November kemarin.
Jokowi merasa sudah berulang kali mengingatkan para menteri tetapi seolah tidak didengarkan. Jika setiap keputusan dibahas dalam rapat terbatas atau sidang kabinet, kebijakan tersebut tidak akan bergesekan dengan kementerian lainnya.
"Sehingga semua menteri tahu, apa yang akan dikeluarkan kementerian yang lainnya. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kementeriannya bisa disampaikan dalam rapat itu. Ini sekali lagi saya ingatkan, saya peringatkan," cetus suami Ibu Negara Iriana Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Analis Politik Yunarto Wijaya mengatakan, secara subtansi kebijakan, ada menteri yang berjalan sendiri. Alhasil, dia menilai, polemik antarmenteri tidak akan berimpilkasi positif bagi Presiden Joko Widodo.
"Siapapun yang menjadi Presiden tidak akan pernah mendapatkan implikasi positif dari kegaduhan yang dimulai oleh menteri," tutur Yunarto dalam acara
Primetime News, Metro Tv, Selasa (11/3/2015)
Menurut dia, ada keputusan menteri yang dibuat tanpa koordinasi terlebih dahulu. Hubungan kerja ini tidak dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. "Ini mengindikasikan bahwa secara subtansi kebijakan, ada menteri yang berjalan sendiri. Ini sangat berbahaya secara substansi," ucapnya.
Selain koordinasi, lanjut Yunarto, komunikasi juga tidak terjalin dengan baik. Ia mencontohkan, ketika menghadapi polemik, para menteri tidak bisa membedakan mana panggung depan mana panggung belakang sehingga akhirnya menimbulkan kegaduhan.
"Beberapa kali sudah terjadi, dalam kasus pembelian Garuda, perbedaan pendapat listrik 30 ribu megawatt. Bukan hanya antarmenteri, menteri koordinator dengan menteri teknis, bahkan menteri koordinator dengan Wapres (Jusuf Kalla)," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo geram terhadap polemik antarmenteri yang tidak berkesudahan. Jokowi menilai, polemik muncul akibat para menteri serampangn menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) dan tak dibahas dalam rapat kabinet.
"Bahwa setiap peraturan menteri ataupun SE Menteri yang berkaitan dengan rakyat itu agar dibahas dalam rapat kabinet, rapat terbatas. Jangan sampai mengeluarkan Peraturan Menteri tanpa dibahas di rapat kabinet atau rapat terbatas," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin 2 November kemarin.
Jokowi merasa sudah berulang kali mengingatkan para menteri tetapi seolah tidak didengarkan. Jika setiap keputusan dibahas dalam rapat terbatas atau sidang kabinet, kebijakan tersebut tidak akan bergesekan dengan kementerian lainnya.
"Sehingga semua menteri tahu, apa yang akan dikeluarkan kementerian yang lainnya. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kementeriannya bisa disampaikan dalam rapat itu. Ini sekali lagi saya ingatkan, saya peringatkan," cetus suami Ibu Negara Iriana Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
