Jakarta: Upaya peretasan yang dilakukan Bjorka dinilai bukan untuk kepentingan ekonomi. Peretasan tersebut untuk membangun ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.
"Bjorka ingin menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dalam menjaga data," kata anggota Komisi I Muhammad Farhan melalui keterangan tertulis, Senin, 12 September 2022.
Politikus Partai NasDem itu menilai para hackers punya banyak motivasi dalam menjalankan aksinya. Mulai dari meminta tebusan atau menimbulkan kekacauan masyarakat luas.
"Sehingga menciptakan ketakutan massal seperti yang dilakukan teroris bom bunuh diri," ungkap dia.
Dia menilai Bjorka ingin merusak reputasi pemerintah dalam menjaga keamanan data masyarakat karena dendam. Bjorka juga mengaku dendam kepada Indonesia.
"Karena menelantarkan orang tuanya yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena kejadian G30S PKI sejak tahun 1965," sebut dia.
Dia mengimbau masyarakat tak perlu khawatir. Pemerintah dijamin solid melindungi data masyarakat.
"Sampai hari ini pemerintah dan negara Indonesia masih sangat solid dan memastikan semua kementerian dan lembaga negara mematuhi standar keamanan siber, dan data di lembaga masing-masing," ujar dia.
Baca: Pemerintah Akan Bentuk Tim Respons Darurat Cegah Pencurian Data |
Apalagi, pemerintah dan DPR telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pengamanan data bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga swasta.
"Nanti, tidak hanya kementrian dan lembaga negara yang akan mematuhi standar keamanan cyber dan pelindungan data, tetapi semua lembaga swasta juga harus patuh dalam kerangka hukum PDP," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
