Jakarta: Pemerintah meminta penyelenggara menghitung secara matang kebutuhan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Uang yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi harus seefisien mungkin.
"Efisien ini sangat penting, artinya dengan sumber daya angggaran seminimal mungkin bisa mencapai target, yaitu pemilu yang lancar dan aman. Jadi tolong dihitung betul," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
Dia menyampaikan permintaan anggaran seminimal mungkin merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara meminta biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 dikalkulasi sebaik mungkin.
Salah satu alasannya, yaitu peningkatan anggaran yang cukup signifikan dalam beberapa periode penyelenggaraan pemilu. Untuk Pemilu 2024, total anggaran yang diminta KPU dan Bawaslu mencapai Rp103-108 triliun.
"Ini berbeda jomplang dengan (Pemilu) 2014 dan 2019," kata dia.
Alasan lain, yaitu kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil akibat pandemi covid-19. Banyak kebutuhan yang harus dibiayai oleh pemerintah.
"Banyak program-program strategis nasional dan juga program-program di daerah yang blm terselesaikan dan juga membutuhkan biaya," ucap dia.
Baca: Pemerintah Pastikan Konsisten Mewujudkan Pemilu 2024
Belum lagi persoalan biaya pemekaran pemerintahan daerah di Pulau Papua. Menurut dia, implementasi amanat Undang-Undang (UU) Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu membutuhkan biaya yang sangat besar.
Dia meminta agar pengajuan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dihitung kembali. Sehingga, biaya yang dikeluarkan negara bisa seminimal mungkin.
"Tapi tetap mencapai target pemilu terlaksana aman dan lancar," ujar dia.
Jakarta: Pemerintah meminta penyelenggara menghitung secara matang kebutuhan anggaran Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024. Uang yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan
pesta demokrasi harus seefisien mungkin.
"Efisien ini sangat penting, artinya dengan sumber daya angggaran seminimal mungkin bisa mencapai target, yaitu pemilu yang lancar dan aman. Jadi tolong dihitung betul," kata Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
Dia menyampaikan permintaan anggaran seminimal mungkin merupakan keinginan Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara meminta biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 dikalkulasi sebaik mungkin.
Salah satu alasannya, yaitu peningkatan anggaran yang cukup signifikan dalam beberapa periode penyelenggaraan pemilu. Untuk Pemilu 2024, total anggaran yang diminta KPU dan Bawaslu mencapai Rp103-108 triliun.
"Ini berbeda jomplang dengan (Pemilu) 2014 dan 2019," kata dia.
Alasan lain, yaitu kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil akibat pandemi covid-19. Banyak kebutuhan yang harus dibiayai oleh pemerintah.
"Banyak program-program strategis nasional dan juga program-program di daerah yang blm terselesaikan dan juga membutuhkan biaya," ucap dia.
Baca:
Pemerintah Pastikan Konsisten Mewujudkan Pemilu 2024
Belum lagi persoalan biaya pemekaran pemerintahan daerah di Pulau Papua. Menurut dia, implementasi amanat Undang-Undang (UU) Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu membutuhkan biaya yang sangat besar.
Dia meminta agar pengajuan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dihitung kembali. Sehingga, biaya yang dikeluarkan negara bisa seminimal mungkin.
"Tapi tetap mencapai target pemilu terlaksana aman dan lancar," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
