“Kita tahu bahwa penanganan covid-19 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan prinsip atau filosofi gas dan rem. Salah satu aspek penting dari pedal gas atau pemulihan ekonomi adalah dengan membangun infrastruktur. Ini malah membantu,” kata Wandy seperti dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 23 Januari 2022.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur selama ini terbukti membawa multiplier-effect bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi secara meluas. Fase awal pembangunan IKN, kata dia, membutuhkan banyak proyek infrastruktur.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Jadi di sini tidak ada persoalan untuk dipertentangkan antara pembangunan IKN dengan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi,” kata dia.
Baca: Ibu Kota Negara Pindah, Anies Sebut Jakarta Tetap Pusat Perkonomian
Wandy memastikan skema pembiayaan pembangunan IKN tidak akan membebani APBN. Kementerian Keuangan tengah membahas skema pendanaan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.
"Mulai dari persiapan, pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara, hingga penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,” kata dia.
Berdasarkan amanat UU IKN, PP akan ditetapkan dua bulan setelah penetapan UU IKN 18 Januari 2022. Wandy juga menegaskan komposisi pembiayaan IKN yang bersumber dari APBN di laman ikn.go.id merupakan perkiraan sebelum bertemu dengan DPR untuk pengesahan UU IKN.
“Jadi bisa disimpulkan bahwa angka tersebut perkiraan sementara yang dibutuhkan hingga 2024. Dan harus diingat bahwa ini adalah proyek multi years dengan 5 tahapan hingga 2045, sehingga presentase itu pada akhirnya akan mengecil,” tandas Wandy.
