medcom.id, Surakarta: Koalisi Merah Putih (KMP) akan mengajukan hak bertanya kepada Pemerintah terkait keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena ada sejumlah hal yang dianggap masih membingungkan.
Ketua Presidium KMP, Aburizal Bakrie, mengungkapkan itu dalam sambutannya pada acara Deklarasi KMP Jawa Tengah di Kota Surakarta, Kamis (20/11/2014). "Kami tahu persis domain keputusan menaikkan atau tidak menaikkan BBM ada di tangan Pemerintah. Namun, karena ada beberapa hal yang membingungkan, kami telah menginstruksikan kepada fraksi-fraksi KMP di DPR untuk mengajukan hak bertanya kepada Pemerintah," kata Aburizal.
Hal-hal yang harus dipertanyakan, antara lain hitung-hitungan yang menjadi dasar Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM disaat harga minyak dunia turun. Juga, apakah program kompensasi telah sesuai dengan mata anggaran di APBN Perubahan. Itu penting agar jangan sampai program dengan tujuan mulia tidak bisa didanai karena nomenklatur tidak sesuai dengan mata anggaran.
Pemerintah juga diminta menjelaskan dana hasil penghematan yang diperoleh dari penaikan subsidi BBM yang jumlahnya mencapai Rp120 triliun. Dana itu akan digunakan untuk apa. "Kami berharap Pemerintah bisa menjawab," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
medcom.id, Surakarta: Koalisi Merah Putih (KMP) akan mengajukan hak bertanya kepada Pemerintah terkait keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena ada sejumlah hal yang dianggap masih membingungkan.
Ketua Presidium KMP, Aburizal Bakrie, mengungkapkan itu dalam sambutannya pada acara Deklarasi KMP Jawa Tengah di Kota Surakarta, Kamis (20/11/2014). "Kami tahu persis domain keputusan menaikkan atau tidak menaikkan BBM ada di tangan Pemerintah. Namun, karena ada beberapa hal yang membingungkan, kami telah menginstruksikan kepada fraksi-fraksi KMP di DPR untuk mengajukan hak bertanya kepada Pemerintah," kata Aburizal.
Hal-hal yang harus dipertanyakan, antara lain hitung-hitungan yang menjadi dasar Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM disaat harga minyak dunia turun. Juga, apakah program kompensasi telah sesuai dengan mata anggaran di APBN Perubahan. Itu penting agar jangan sampai program dengan tujuan mulia tidak bisa didanai karena nomenklatur tidak sesuai dengan mata anggaran.
Pemerintah juga diminta menjelaskan dana hasil penghematan yang diperoleh dari penaikan subsidi BBM yang jumlahnya mencapai Rp120 triliun. Dana itu akan digunakan untuk apa. "Kami berharap Pemerintah bisa menjawab," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
