Jakarta: Wacana calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) menyampaikan visi dan misi di hadapan MPR dinilai bagus. Hal itu sudah seharusnya dilakukan.
"Penyampaian visi dan misi itu semestinya tidak ke rakyat seharusnya, ke MPR," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi saat dihubungi, Minggu, 3 Juli 2022.
Menurut dia, penyampaian visi dan misi setidaknya membuat MPR bisa memantau kinerja suatu pemerintahan. Jika ada suatu kebijakan yang dianggap tak sesuai dengan janji, maka MPR memiliki kewenangan mengingatkan pemerintah.
"Karena MPR lembaga yang sebetulnya lebih mampu mengontrol dan melihat kebangsaan ini arahnya mau ke mana. Hanya MPR yang bisa melihat itu," ungkap dia.
Jangan sampai, kurangnya pengawasan dari MPR membuat tidak adanya keberlanjutan program di setiap periode pemerintahan. Kebijakan yang dibuat ikut berganti seiring pergantian kekuasaan.
"Ini kan sekarang suka-suka presiden terpilih aja. Ada yang presidennya lebih kepada subsidi, ada yang membangun infrastruktur. Jadi tidak ada kontrol, tidak ada kendali," ungkap dia.
Selain itu, Pangi menyampaikan wacana tersebut dapat memperkuat legitimasi MPR. Meski tidak mencapai pada tahap pelaporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.
"Minimal MPR paham visi dan misi agenda ke depan, apa yang ditawarkan oleh capres tersebut, apa narasi, apa pemikiran tentang keindonesiaan, tentang kebangsaan," sebut dia.
Wacana capres menyampaikan visi dan misi ke MPR diutarakan Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh. Hal itu disampaikan melalui Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Jakarta: Wacana calon presiden (
capres) dan wakil presiden (wapres) menyampaikan visi dan misi di hadapan
MPR dinilai bagus. Hal itu sudah seharusnya dilakukan.
"Penyampaian visi dan misi itu semestinya tidak ke rakyat seharusnya, ke MPR," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi saat dihubungi, Minggu, 3 Juli 2022.
Menurut dia, penyampaian visi dan misi setidaknya membuat MPR bisa memantau kinerja suatu pemerintahan. Jika ada suatu kebijakan yang dianggap tak sesuai dengan janji, maka MPR memiliki kewenangan mengingatkan pemerintah.
"Karena MPR lembaga yang sebetulnya lebih mampu mengontrol dan melihat kebangsaan ini arahnya mau ke mana. Hanya MPR yang bisa melihat itu," ungkap dia.
Jangan sampai, kurangnya pengawasan dari MPR membuat tidak adanya keberlanjutan program di setiap periode pemerintahan. Kebijakan yang dibuat ikut berganti seiring pergantian kekuasaan.
"Ini kan sekarang suka-suka presiden terpilih aja. Ada yang presidennya lebih kepada subsidi, ada yang membangun infrastruktur. Jadi tidak ada kontrol, tidak ada kendali," ungkap dia.
Selain itu, Pangi menyampaikan wacana tersebut dapat memperkuat legitimasi MPR. Meski tidak mencapai pada tahap pelaporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.
"Minimal MPR paham visi dan misi agenda ke depan, apa yang ditawarkan oleh capres tersebut, apa narasi, apa pemikiran tentang keindonesiaan, tentang kebangsaan," sebut dia.
Wacana capres menyampaikan visi dan misi ke MPR diutarakan Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh. Hal itu disampaikan melalui Ketua MPR Bambang Soesatyo.
(LDS)
