Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh. MI/Rommy Pujianto
Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh. MI/Rommy Pujianto

Dewan Pers Harap MK Tolak Judicial Review UU Pers

Antara • 18 Oktober 2021 10:17
Jakarta: Dewan Pers berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab, posisi para pemohon, sebagaimana pernyataan pemerintah, tidak mengalami kerugian.
 
"Pemerintah sebut para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers," kata Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 17 Oktober 2021.
 
Berkenaan implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers, Nuh mengatakan hal tersebut lebih pada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan bidang pers yang kohesif dan dapat memayungi seluruh insan pers. Dengan begitu, tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pertentangan aturan antara satu dengan lainnya menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat. Pemerintah juga menyebut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers telah jelas memberikan nomenklatur Dewan Pers dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers.
 
Apabila para pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia, itu bukan nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden.
 
Di samping itu, tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukan suatu perlakuan diskriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Itu sebagai suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum.
 
Nuh menegaskan organisasi dan/atau forum Dewan Pers Indonesia bukan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers.
 
Baca: MA Nilai UU Pers Tidak Mendesak untuk Direvisi
 
Sebelumnya, Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso mengajukan judicial review UU Pers melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021. Mereka yang mengajukan judicial review mengatasnamakan diri sebagai anggota Dewan Pers Indonesia.
 
Dalam petitumnya, mereka meminta MK memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif