Jakarta: Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberantasan Tubercolosis atau TBC di Indonesia. Perpres itu untuk mempermudah kerja antar kementerian dan lembaga terkait dalam menangani penyakit TBC.
"Saat ini sedang dirancang Perpres khusus TBC supaya kerja sama antar kementerian dan lembaga bisa lebih lancar," kata Ketua Dewan Pembina Ketua Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) Arifin Panigoro usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Arifin mengatakan lewat Perpres ini bukan hanya Kementerian Kesehatan yang bisa berperan pemberantasan TBC. Melainkan, pihak lain seperti Kementerian Dalam Negeri atau kepala daerah.
"Indonesia ini kan otonomi daerahnya kuat, sehingga peran para kepala daerah, gubernur, bupati juga sangat penting," katanya.
Arifin menekankan Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) sebagai organisasi sipil berkomitmen untuk memberantas TB di Indonesia. Ia mengaku telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi kalau Indonesia, Tiongkok, dan India merupakan negara dengan kasus TB terbesar di dunia.
"Sehingga harus serius untuk memberantasnya," tegasnya.
Ia menyebut selama ini penyakit TBC ditangani pemerintah dan menjadi urusan Kemenkes. Tapi, ia meyakini pemberantasan penyakit ini sulit dilakukan kalau hanya mengandalkan Kemenkes. Arifin menegaskan kalau dunia sudah menetapkan target nol penyakit TBC pada 2030.
"Ini pekerjaan yang tidak gampang di Indonesia. Dan kami sebagai organisasi sipil dan itu terjadi di seluruh dunia, sungguh sungguh mau membantu pemerintah," ungkapnya.
Bos Medco Energy itu mengatakan Presiden Jokowi sangat peduli dengan kasus TBC di Indonesia. Sebab, jumlah penderita TBC di Indonesia cukup tinggi. "300 orang per hari meninggal, 100 ribu orang setahun meninggal di Indonesia, itu besar sekali. Kita harus bekerja sama dan kami dari organisasi sipil berkomitmen ikut membantu pemberantasan TB," katanya.
Jakarta: Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberantasan Tubercolosis atau TBC di Indonesia. Perpres itu untuk mempermudah kerja antar kementerian dan lembaga terkait dalam menangani penyakit TBC.
"Saat ini sedang dirancang Perpres khusus TBC supaya kerja sama antar kementerian dan lembaga bisa lebih lancar," kata Ketua Dewan Pembina Ketua Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) Arifin Panigoro usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Arifin mengatakan lewat Perpres ini bukan hanya Kementerian Kesehatan yang bisa berperan pemberantasan TBC. Melainkan, pihak lain seperti Kementerian Dalam Negeri atau kepala daerah.
"Indonesia ini kan otonomi daerahnya kuat, sehingga peran para kepala daerah, gubernur, bupati juga sangat penting," katanya.
Arifin menekankan Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) sebagai organisasi sipil berkomitmen untuk memberantas TB di Indonesia. Ia mengaku telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi kalau Indonesia, Tiongkok, dan India merupakan negara dengan kasus TB terbesar di dunia.
"Sehingga harus serius untuk memberantasnya," tegasnya.
Ia menyebut selama ini penyakit TBC ditangani pemerintah dan menjadi urusan Kemenkes. Tapi, ia meyakini pemberantasan penyakit ini sulit dilakukan kalau hanya mengandalkan Kemenkes. Arifin menegaskan kalau dunia sudah menetapkan target nol penyakit TBC pada 2030.
"Ini pekerjaan yang tidak gampang di Indonesia. Dan kami sebagai organisasi sipil dan itu terjadi di seluruh dunia, sungguh sungguh mau membantu pemerintah," ungkapnya.
Bos Medco Energy itu mengatakan Presiden Jokowi sangat peduli dengan kasus TBC di Indonesia. Sebab, jumlah penderita TBC di Indonesia cukup tinggi. "300 orang per hari meninggal, 100 ribu orang setahun meninggal di Indonesia, itu besar sekali. Kita harus bekerja sama dan kami dari organisasi sipil berkomitmen ikut membantu pemberantasan TB," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AGA)
