Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) siap menampung masukan rekomendasi amandemen menyeluruh dari hasil pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh. MPR membuka ruang konsultasi sebelum pembahasan dimulai.
"Tentu tidak tertutup kemungkinan mulai membuka ruang publik. Nanti hasilnya apa, diskursus di ruang publik, ya sama-sama kita lihat seperti apa. Apakah kemudian diskursusnya mengerucut pada satu hal, enggak perlu diamandemen atau diamandemen dengan terbatas atau agak luas, ya kita lihat. Partai-partai dan elemen masyarakat juga boleh sampaikan pandangannya masing-masing," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2019.
Arsul mengatakan MPR tidak ingin buru-buru mengamendemen UUD 1945. MPR perlu membuka ruang publik agar pembahasan lebih komprehensif.
"Saya kira apa yang diinginkan PPP ini juga yang menjadi kesepakatan paling enggak di pimpinan MPR bahwa wacana ini kita gulirkan. Tapi, proses legal dan formalnya enggak terburu-buru," kata Arsul.
Arsul mengatakan tak tertutup kemungkinan amendemen batal dilakukan di periode 2019-2024. MPR memprioritaskan masukan masyarakat.
"Membuka wacana ini seluas-luasnya partisipasi publik yang nanti difasilitasi melalui program MPR," ucapnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Mereka membahas banyak hal, termasuk amendemen UUD 1945. Prabowo dan Surya sepakat amendemen 1945 secara menyeluruh.
"Yang menyangkut tata kelola negara, dan sehubungan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang baik," kata Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate di kediaman Surya Paloh, kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Oktober 2019.
Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) siap menampung masukan rekomendasi amandemen menyeluruh dari hasil pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh. MPR membuka ruang konsultasi sebelum pembahasan dimulai.
"Tentu tidak tertutup kemungkinan mulai membuka ruang publik. Nanti hasilnya apa, diskursus di ruang publik, ya sama-sama kita lihat seperti apa. Apakah kemudian diskursusnya mengerucut pada satu hal, enggak perlu diamandemen atau diamandemen dengan terbatas atau agak luas, ya kita lihat. Partai-partai dan elemen masyarakat juga boleh sampaikan pandangannya masing-masing," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2019.
Arsul mengatakan MPR tidak ingin buru-buru mengamendemen UUD 1945. MPR perlu membuka ruang publik agar pembahasan lebih komprehensif.
"Saya kira apa yang diinginkan PPP ini juga yang menjadi kesepakatan paling enggak di pimpinan MPR bahwa wacana ini kita gulirkan. Tapi, proses legal dan formalnya enggak terburu-buru," kata Arsul.
Arsul mengatakan tak tertutup kemungkinan amendemen batal dilakukan di periode 2019-2024. MPR memprioritaskan masukan masyarakat.
"Membuka wacana ini seluas-luasnya partisipasi publik yang nanti difasilitasi melalui program MPR," ucapnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Mereka membahas banyak hal, termasuk amendemen UUD 1945. Prabowo dan Surya sepakat amendemen 1945 secara menyeluruh.
"Yang menyangkut tata kelola negara, dan sehubungan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang baik," kata Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate di kediaman Surya Paloh, kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Oktober 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
