medcom.id, Jakarta: Hampir semua partai diduga melakukan kecurangan dengan aksi money politic.
Indonesia Coruption Watch (ICW) menemukan sedikitnya 135 kasus kecurangan dan money politic pada dua pekan masa kampanye.
Pada penemuan awal tersebut, Partai Golkar menduduki peringkat teratas yang paling banyak melakukan pelanggaran dan politik uang dengan 23 kasus.
Di posisi kedua dan ketiga, Partai Amanat Nasional (PAN) 19 kasus dan Partai Demokrat dengan 17 kasus. Posisi selanjutnya diduduki oleh PDIP 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 12 kasus.
"Seluruh partai melakukannya. Hampir tidak ada partai yang tidak melakukan pelanggaran politik uang," jelas aktivis ICW Abdullah Dahlan saat jumpa pers di kantor ICW, Minggu (6/4).
Dijelaskan lebih lanjut tindakan kecurangan tersebut lebih banyak dilakukan oleh calon anggota DPRD tingkat kota dan kabupaten yang berjumlah 60 kasus yang disusul oleh calon DPR RI sebanyak 37 kasus.
Abdullah mengatakan, tim sukses dan aparat pemerintah termasuk kandidat paling banyak melakukan kecurangan secara langsung atau 85%.
"Artinya partai politik dan kandidat masih menjadikan praktik politik uang dan penyalanggunaan fasilitas negara ditambah jabatan negara untuk membangun keterpilihannya," ungkapnya. (Sri Utami)
medcom.id, Jakarta: Hampir semua partai diduga melakukan kecurangan dengan aksi money politic.
Indonesia Coruption Watch (ICW) menemukan sedikitnya 135 kasus kecurangan dan
money politic pada dua pekan masa kampanye.
Pada penemuan awal tersebut, Partai Golkar menduduki peringkat teratas yang paling banyak melakukan pelanggaran dan politik uang dengan 23 kasus.
Di posisi kedua dan ketiga, Partai Amanat Nasional (PAN) 19 kasus dan Partai Demokrat dengan 17 kasus. Posisi selanjutnya diduduki oleh PDIP 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 12 kasus.
"Seluruh partai melakukannya. Hampir tidak ada partai yang tidak melakukan pelanggaran politik uang," jelas aktivis ICW Abdullah Dahlan saat jumpa pers di kantor ICW, Minggu (6/4).
Dijelaskan lebih lanjut tindakan kecurangan tersebut lebih banyak dilakukan oleh calon anggota DPRD tingkat kota dan kabupaten yang berjumlah 60 kasus yang disusul oleh calon DPR RI sebanyak 37 kasus.
Abdullah mengatakan, tim sukses dan aparat pemerintah termasuk kandidat paling banyak melakukan kecurangan secara langsung atau 85%.
"Artinya partai politik dan kandidat masih menjadikan praktik politik uang dan penyalanggunaan fasilitas negara ditambah jabatan negara untuk membangun keterpilihannya," ungkapnya. (Sri Utami)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HNR)
