medcom.id, Jakarta: Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menegaskan, pihaknya menyepakati revisi Undang-undang MD3 untuk menghormati PDI Perjuangan. Penambahan komposisi pimpinan MPR/DPR ini lantaran PDIP selaku pemenang Pemilu 2014 lalu.
"Jadi UU MD3 ini bentuk penghormatan kita kepada PDIP sebagai pemenang pemilu sehingga patut mereka peroleh posisi itu," kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2016).
Reni berpandangan, komposisi pimpinan DPR dengan produk UU MD3 saat ini tidak proporsional. Sebab penentuan pimpinan berdasarkan sistem paket, bukan berdasarkan hasil perolehan suara partai pemenang Pemilu.
"Soal UU MD3 yang kemarin dirumuskan lalu melahirkan komposisi yang jujur saja komposisi tidak normal sebetulnya. Yang keluar dari tradisi sebelumnya, dimana pada zaman orba atau juga reformasi komposisi-komposisi di DPR tidak pernah terjadi komposi seperti saat ini," ujarnya.
Kondisi parlemen, sambungnya, cukup kondusif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 itu dengan menambah kursi pimpinan DPR. Sebab menurutnya, konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sudah selesai.
"Menurut PPP kondisi politik saat ini sudah kondusif, dimana posisi KMP-KIH sudah tak lagi relevan dan situasi seperti kondusif, maka perubahan UU MD3 harus dilakukan," ungkap reni.
Dia menambahkan, dengan direvisinya undang-undang tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk dilakukannya perubahan secara menyeluruh. Revisi UU MD3 kali ini dilakukan secara terbatas karena tidak banyak pasal yang diubah.
"Kalau kemudian hari ini baru dilakukan komposisi bagi pimpinan DPR/MPR saja tercantum dalam pasal 15 dan 84. Maka bagi fraksi PPP ini pintu masuk bagi revisi total. Dimana proporsionalitas dalam berbagai AKD saya kira juga harus dilakukan," tandasnya.
medcom.id, Jakarta: Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menegaskan, pihaknya menyepakati revisi Undang-undang MD3 untuk menghormati PDI Perjuangan. Penambahan komposisi pimpinan MPR/DPR ini lantaran PDIP selaku pemenang Pemilu 2014 lalu.
"Jadi UU MD3 ini bentuk penghormatan kita kepada PDIP sebagai pemenang pemilu sehingga patut mereka peroleh posisi itu," kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2016).
Reni berpandangan, komposisi pimpinan DPR dengan produk UU MD3 saat ini tidak proporsional. Sebab penentuan pimpinan berdasarkan sistem paket, bukan berdasarkan hasil perolehan suara partai pemenang Pemilu.
"Soal UU MD3 yang kemarin dirumuskan lalu melahirkan komposisi yang jujur saja komposisi tidak normal sebetulnya. Yang keluar dari tradisi sebelumnya, dimana pada zaman orba atau juga reformasi komposisi-komposisi di DPR tidak pernah terjadi komposi seperti saat ini," ujarnya.
Kondisi parlemen, sambungnya, cukup kondusif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 itu dengan menambah kursi pimpinan DPR. Sebab menurutnya, konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sudah selesai.
"Menurut PPP kondisi politik saat ini sudah kondusif, dimana posisi KMP-KIH sudah tak lagi relevan dan situasi seperti kondusif, maka perubahan UU MD3 harus dilakukan," ungkap reni.
Dia menambahkan, dengan direvisinya undang-undang tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk dilakukannya perubahan secara menyeluruh. Revisi UU MD3 kali ini dilakukan secara terbatas karena tidak banyak pasal yang diubah.
"Kalau kemudian hari ini baru dilakukan komposisi bagi pimpinan DPR/MPR saja tercantum dalam pasal 15 dan 84. Maka bagi fraksi PPP ini pintu masuk bagi revisi total. Dimana proporsionalitas dalam berbagai AKD saya kira juga harus dilakukan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(Des)
