DPD Jadi Sentralistik Jika Anggotanya Bergabung ke Parpol

medcom.id, Jakarta: Polemik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berduyun-duyun menjadi anggota parpol dinilai mencederai marwah DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang independen. Eksodus itu dikhawatirkan menimbulkan kekuasaan sentralistik di DPD oleh sekelompok anggota tertentu. Peneliti Populi Center Adi Abidin mengatakan DPD harus menjadi penyeimbang lembaga legislatif lainnya, yakni DPR dan MPR. Di DPD tidak ada suara mayoritas karena setiap daerah memiliki jumlah perwakilan yang sama. "DPD diharamkan mewakili parpol karena dia mewakili daerahnya. Dia harus bersikap independen," kata Adi dalam diskusi 'DPD Pasca Putusan MA', di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 1 April 2017. Dengan masuknya sejumlah anggota DPD RI menjadi anggota parpol, maka kekuasaan di DPD akan sentralistik. Apalagi salah satu pimpinannya, Oesman Sapta Odang, saat ini memimpin salah satu partai. "Kalau di lembaga perwakilan ada nuansa politik, sangat mudah membuat kalkulus politik di dalamnya," kata Adi. Bukan tidak mungkin, sekelomok anggota yang telah menjadi bagian dari parpol itu ingin menguasai suara mayoritas di pucuk pimpinan DPD. Hal tersebut, kata dia, sudah terlihat dari gonjang-ganjing soal masa jabatan pimpinan DPD yang rencananya dikocok ulang Senin 3 April ini. Enam anggota DPD melayangkan pengujian aturan hukum (judicial review) kepada Mahkamah Agung terkait penetapan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017. Peraturan itu berisi tentang pemotongan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2 tahun enam bulan dari ketentuan lima tahun. Pada 29 Maret lalu MA mengabulkan judicial review dan memutuskan mengembalikan masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun. Putusan MA ini mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan MA ini membuat rencana kocok ulang pimpinan DPD pada 3 April nanti harus dibatalkan. Wacana penggantian pimpinan DPD sebelum waktunya mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Irman Gusman yang saat itu menjabat ketua DPD.