medcom.id, Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat sebanyak 92 pulau terluar Indonesia memiliki posisi strategis nasional, utamanya sebagai pintu gerbang wilayah kedaulatan RI. Salah satunya Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan Pulau Sebatik yang terletak di perbatasan timur laut Kalimantan dan Malaysia ini dapat dilegalisasi agar menjadi sebuah kota. Sebatik kini masih berupa kecamatan. Usulan ini seiring dengan sertifikasi pulau terluar.
"Tahun 2015 ini sertifikasi pulau terluarnya dan saya usul ke pemda sana saya usulnya ini jadi Kota Sebatik," katanya di kantor presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2014)
Menurut Fery, akan lebih baik jika Sebatik memiliki administrasi pemerintahan sendiri agar layanan publiknya lebih mudah.
"Sebatik itu nanti kita akan jadikan administrasi. Pemerintahannya itu jadi kota. Memberikan kemudahan kalau saat ini kan nggak jelas. Kalau kota kan ada pembangunan dan percepatan," tuturnya.
Selain itu, Ia juga akan mempercepat sertifikasi 91 pulau terluar lainnya tahun depan. "Semua, sertifikasi semua pulau terluar. Tetapi tidak jadi kota karena sudah ada pemerintahan," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat sebanyak 92 pulau terluar Indonesia memiliki posisi strategis nasional, utamanya sebagai pintu gerbang wilayah kedaulatan RI. Salah satunya Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan Pulau Sebatik yang terletak di perbatasan timur laut Kalimantan dan Malaysia ini dapat dilegalisasi agar menjadi sebuah kota. Sebatik kini masih berupa kecamatan. Usulan ini seiring dengan sertifikasi pulau terluar.
"Tahun 2015 ini sertifikasi pulau terluarnya dan saya usul ke pemda sana saya usulnya ini jadi Kota Sebatik," katanya di kantor presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2014)
Menurut Fery, akan lebih baik jika Sebatik memiliki administrasi pemerintahan sendiri agar layanan publiknya lebih mudah.
"Sebatik itu nanti kita akan jadikan administrasi. Pemerintahannya itu jadi kota. Memberikan kemudahan kalau saat ini kan nggak jelas. Kalau kota kan ada pembangunan dan percepatan," tuturnya.
Selain itu, Ia juga akan mempercepat sertifikasi 91 pulau terluar lainnya tahun depan. "Semua, sertifikasi semua pulau terluar. Tetapi tidak jadi kota karena sudah ada pemerintahan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
