medcom.id, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap dilibatkan dalam revisi UU MD3, sebagai tindak lanjut nota kesepakatan Koalisi Merah Putih (KMP), dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pekan lalu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menjelaskan, kemungkinan keterlibatan DPD pasti ada.
"Ya sebetulnya kalau dari sisi kewenangan, DPD memungkinkan di situ, tapi kan ini pembahasannya sekarang spesifik terkait pasal yang terkait dengan AKD ya. Menurut saya, pada akhirnya secara substansi yang mengubah ini ya tentu DPR sendiri," jelas Sohibul usai mengisi diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).
Seandainya DPD dilibatkan dalam revisi yang hanya tertuang untuk dua poin ini, pembahasan dikhawatirkan melebar. "Sebetulnya, secara hak kontitusi dia (DPD) berhak. Tapi tentu nanti, begitu masuk ke substansinya itu nanti DPR," tambah Wakil Ketua Komisi X ini.
Namun, DPD tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan sesuai hak yang disandangnya.
medcom.id, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap dilibatkan dalam revisi UU MD3, sebagai tindak lanjut nota kesepakatan Koalisi Merah Putih (KMP), dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pekan lalu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menjelaskan, kemungkinan keterlibatan DPD pasti ada.
"Ya sebetulnya kalau dari sisi kewenangan, DPD memungkinkan di situ, tapi kan ini pembahasannya sekarang spesifik terkait pasal yang terkait dengan AKD ya. Menurut saya, pada akhirnya secara substansi yang mengubah ini ya tentu DPR sendiri," jelas Sohibul usai mengisi diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).
Seandainya DPD dilibatkan dalam revisi yang hanya tertuang untuk dua poin ini, pembahasan dikhawatirkan melebar. "Sebetulnya, secara hak kontitusi dia (DPD) berhak. Tapi tentu nanti, begitu masuk ke substansinya itu nanti DPR," tambah Wakil Ketua Komisi X ini.
Namun, DPD tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan sesuai hak yang disandangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
