medcom.id, Surabaya: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, memastikan pemeriksaan dugaan perjalanan fiktif yang dilakukan oleh anggota DPR selesai Juni mendatang. Saat ini, kata dia, masih tahap rekonfirmasi hasil pemeriksaan BPK terhadap lembaga DPR.
"Sekarang masih dalam tahap rekonfirmasi. Apa yang dilakukan BPK itu bagian dari audit lembaga DPR. Keuangan DPR juga kita audit. Tetapi, jumlahnya saya belum tahu," kata Harry usai menyampaikan kuliah umum bertema 'Peran BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat' di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/5/2016).
Harry mengatakan, audit dilakukan dalam semua aspek, termasuk dalam hal kunjungan kerja anggota DPR. Audit tersebut dilakukan untuk periode tahun anggaran 2015.
"Yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015," katanya.
Sebelumnya, BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Laporan diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi DPR.
Menurutnya, dari hasil pemeriksaan BPK belum mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat. Sampai saat ini, kata dia, BPK fokus pada upaya pemeriksaan yang terbuka, bertanggungjawab, dan untuk kemakmuran rakyat.
"Kita harus mengakui, meskipun makin banyak instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian), tapi kita tidak dapat langsung memperoleh korelasi antara opini WTP tersebut dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat,” katanya.
Dalam kuliah umum yang dihadiri para dosen, karyawan dan mahasiswa ITS itu, Harry juga menyampaikan bahwa BPK membutuhkan orang-orang yang jujur. Beberapa kali ia mencontohkan kehidupan saat ia menempuh kuliah program doktor di Oklahoma State University di Amerika Serikat, yang begitu ketat dan tegas dalam mengambil tindakan terhadap ketidakjujuran.
medcom.id, Surabaya: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, memastikan pemeriksaan dugaan perjalanan fiktif yang dilakukan oleh anggota DPR selesai Juni mendatang. Saat ini, kata dia, masih tahap rekonfirmasi hasil pemeriksaan BPK terhadap lembaga DPR.
"Sekarang masih dalam tahap rekonfirmasi. Apa yang dilakukan BPK itu bagian dari audit lembaga DPR. Keuangan DPR juga kita audit. Tetapi, jumlahnya saya belum tahu," kata Harry usai menyampaikan kuliah umum bertema 'Peran BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat' di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/5/2016).
Harry mengatakan, audit dilakukan dalam semua aspek, termasuk dalam hal kunjungan kerja anggota DPR. Audit tersebut dilakukan untuk periode tahun anggaran 2015.
"Yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015," katanya.
Sebelumnya, BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Laporan diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi DPR.
Menurutnya, dari hasil pemeriksaan BPK belum mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat. Sampai saat ini, kata dia, BPK fokus pada upaya pemeriksaan yang terbuka, bertanggungjawab, dan untuk kemakmuran rakyat.
"Kita harus mengakui, meskipun makin banyak instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian), tapi kita tidak dapat langsung memperoleh korelasi antara opini WTP tersebut dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat,” katanya.
Dalam kuliah umum yang dihadiri para dosen, karyawan dan mahasiswa ITS itu, Harry juga menyampaikan bahwa BPK membutuhkan orang-orang yang jujur. Beberapa kali ia mencontohkan kehidupan saat ia menempuh kuliah program doktor di Oklahoma State University di Amerika Serikat, yang begitu ketat dan tegas dalam mengambil tindakan terhadap ketidakjujuran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RRN)
