medcom.id Magetan: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, total dana bantuan sosial yang diberikan Kemensos untuk Jawa Timur mencapai Rp 4,8 triliun. Pemerintah Jawa Timur diminta ikut mengawasi pencairan dana tersebut.
"Pengawasan itu juga untuk menghindari penyimpangan, seperti pemotongan dan lainnya. Karena itu, pemda dan pedamping PKH harus ikut mengawasi dan amanah," ujar Khofifah di acara pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan, Jatim, Minggu (25/9/2016).
Khofifah menjelaskan, dana yang mencapai Rp4 triliun itu meliputi dana bantuan sosial, PKH, dan kompensasi bagi warga bekas Timor-timur.
"Selanjutnya pengawasan yang ketat perlu dilakukan dari pemerintah daerah sehingga dana tersebut dapat diterima tepat sasaran dan tidak terlambat dalam pencairan," ungkapnya.
Khofifah menambahkan, pemerintah juga berencana menambah penerima PKH di seluruh Indonesia. Sebelumnya, ada 3,5 juta orang yang menerima PKH di Indonesia.
Pemerintah pun berencana akan memberikan PKH kepada 2,5 juta orang lainnya. Sehingga, jumlah penerima PKH menjadi 6 juta orang, dengan jumlah pendamping mencapai 27.000 orang.
"Hal itu bukan berarti angka kemiskinan bertambah, namun hal tersebut sebagai upaya perluasan cakupan penerima PKH," kata dia.
Penambahan kuota itu juga berdampak di Kabupaten Magetan. Setidaknya, ada 10.600 orang penerima PKH di Magetan. Pemerintah akan memberikan bantuan ini kepada 7000 warga lainnya.
PKH merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah bagi kepala keluarga miskin yang memiliki sejumlah kriteria. Besaran penerima yang terdapat ibu hamil dan balita mencapai Rp1 juta per tahun, terdapat anak sekolah usia SD sebesar Rp450.000 per tahun, terdapat anak sekolah usai SMP sebesar Rp750.000 per tahun, dan anak sekolah usia SMA Rp1 juta per tahun.
medcom.id Magetan: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, total dana bantuan sosial yang diberikan Kemensos untuk Jawa Timur mencapai Rp 4,8 triliun. Pemerintah Jawa Timur diminta ikut mengawasi pencairan dana tersebut.
"Pengawasan itu juga untuk menghindari penyimpangan, seperti pemotongan dan lainnya. Karena itu, pemda dan pedamping PKH harus ikut mengawasi dan amanah," ujar Khofifah di acara pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan, Jatim, Minggu (25/9/2016).
Khofifah menjelaskan, dana yang mencapai Rp4 triliun itu meliputi dana bantuan sosial, PKH, dan kompensasi bagi warga bekas Timor-timur.
"Selanjutnya pengawasan yang ketat perlu dilakukan dari pemerintah daerah sehingga dana tersebut dapat diterima tepat sasaran dan tidak terlambat dalam pencairan," ungkapnya.
Khofifah menambahkan, pemerintah juga berencana menambah penerima PKH di seluruh Indonesia. Sebelumnya, ada 3,5 juta orang yang menerima PKH di Indonesia.
Pemerintah pun berencana akan memberikan PKH kepada 2,5 juta orang lainnya. Sehingga, jumlah penerima PKH menjadi 6 juta orang, dengan jumlah pendamping mencapai 27.000 orang.
"Hal itu bukan berarti angka kemiskinan bertambah, namun hal tersebut sebagai upaya perluasan cakupan penerima PKH," kata dia.
Penambahan kuota itu juga berdampak di Kabupaten Magetan. Setidaknya, ada 10.600 orang penerima PKH di Magetan. Pemerintah akan memberikan bantuan ini kepada 7000 warga lainnya.
PKH merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah bagi kepala keluarga miskin yang memiliki sejumlah kriteria. Besaran penerima yang terdapat ibu hamil dan balita mencapai Rp1 juta per tahun, terdapat anak sekolah usia SD sebesar Rp450.000 per tahun, terdapat anak sekolah usai SMP sebesar Rp750.000 per tahun, dan anak sekolah usia SMA Rp1 juta per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
