medcom.id, Jakarta: Pemerintah menghargai pendapat seluruh fraksi dalam pembahasan Perppu Ormas. Namun, Pemerintah memastikan Perppu ini hadir untuk melindungi kedaulatan NKRI dari ancaman ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
"Peprpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ini merupakan penegasan komitmen pemerintah terhadap ideologi bangsa Indonesia," kata Tjahjo di Ruang Sidang Paripurna Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Perppu Ormas tersebut pun saat ini sudah disahkan oleh DPR dan akan diubah menjadi undang-undang. Menurut Tjahjo, pengesahan ini menunjukkan DPR dan Pemerintahmemiliki komitmen yang sama dalam menjaga ideologi Pancasila.
"Pancsila sebagai ideologi bangsa sudah final, demokrasi kita demokrasi Pancasila," ujarnya.
Tjahjo menegaskan, Presiden Joko Widodo memiliki hak untuk menjaga kedaulatan bangsa, sehingga memutuskan untuk menerbitkan perppu tersebut. Menurut dia, Presiden berada di garda terdepan menjaga Pancasila.
"Dengan terciptanya hukum gang sesuai karakteristik negara, maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur, akan tetapi hukum bisa memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah menghargai pendapat seluruh fraksi dalam pembahasan Perppu Ormas. Namun, Pemerintah memastikan Perppu ini hadir untuk melindungi kedaulatan NKRI dari ancaman ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
"Peprpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ini merupakan penegasan komitmen pemerintah terhadap ideologi bangsa Indonesia," kata Tjahjo di Ruang Sidang Paripurna Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Perppu Ormas tersebut pun saat ini sudah disahkan oleh DPR dan akan diubah menjadi undang-undang. Menurut Tjahjo, pengesahan ini menunjukkan DPR dan Pemerintahmemiliki komitmen yang sama dalam menjaga ideologi Pancasila.
"Pancsila sebagai ideologi bangsa sudah final, demokrasi kita demokrasi Pancasila," ujarnya.
Tjahjo menegaskan, Presiden Joko Widodo memiliki hak untuk menjaga kedaulatan bangsa, sehingga memutuskan untuk menerbitkan perppu tersebut. Menurut dia, Presiden berada di garda terdepan menjaga Pancasila.
"Dengan terciptanya hukum gang sesuai karakteristik negara, maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur, akan tetapi hukum bisa memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
