Elite Partai Diminta Komitmen Soal RUU Perampasan Aset

Jakarta: Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset disebut harus didukung. Terlebih, komitmen itu kembali menyeruak di tengah berbagai kasus dugaan pencucian uang yang terjadi. "Saya kira semua kekuatan civil society akan mendukung penuh dengan sikap dan komitmen Presiden tersebut," kata Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli kepada Media Indonesia, Rabu, 5 April 2023. Lili mengatakan pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat momentumnya saat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pejabat negara menyeruak.  "Jika perlu, agar RUU Perampasan Aset cepat dibahas dan direspons, mungkin pemerintah mengirim surat untuk pembahasan terhadap RUU tersebut," ujar dia.   Ia juga meminta agar para elite partai politik memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Komitmen tersebut dibutuhkan khususnya setelah politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menyinggung perlu izin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mengesahkan RUU tersebut. "Jika mereka (elite partai politik) tidak komit, semoga publik memberikan sanksi tidak memilih partai yang tidak pro pada pemberantasan korupsi," ujar Lili. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.