medcom.id, Jakarta: Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menempati peringkat pertama dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) se-Indonesia. Pontianak sukses mengelola infrastruktur, perizinan usaha, dan interaksi antara pemda dengan pelaku usaha.
Demikian hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap 32 Ibu Kota Provinsi. "Pontianak menempati peringkat pertama," kata Peneliti KPPOD Boedi Rheza dalam diskusi di Cikini Raya, Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Indeks perizinan usaha di Pontianak 87,27, infrastruktur 97,96 dan interaksi pemda dan pelaku usaha 75,53. Dari segi kapasitas dan integritas kepala daerah, Pontianak mencapai indeks tertinggi dengan angka 96,67.
Salah satu kesuksesan Pontianak adalah dalam inovasi program pembangunan jalan lingkungan yang partisipatif. "Wali kota Pontianak tegas terhadap korupsi bawahannya dan figur yang disegani serta punya rencana pengembangan terhadap dunia usaha," ujar Boedi.
Penelitian TKED melibatkan 40 perusahaan di 32 daerah dengan kriteria skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar di sektor industri, perdagangan dan jasa. Penilaian dokumen dengan menggunakan score card terhadap peraturan daerah yang terdiri dari pungutan pajak dan retribusi serta perizinan non-pungutan.
medcom.id, Jakarta: Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menempati peringkat pertama dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) se-Indonesia. Pontianak sukses mengelola infrastruktur, perizinan usaha, dan interaksi antara pemda dengan pelaku usaha.
Demikian hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap 32 Ibu Kota Provinsi. "Pontianak menempati peringkat pertama," kata Peneliti KPPOD Boedi Rheza dalam diskusi di Cikini Raya, Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Indeks perizinan usaha di Pontianak 87,27, infrastruktur 97,96 dan interaksi pemda dan pelaku usaha 75,53. Dari segi kapasitas dan integritas kepala daerah, Pontianak mencapai indeks tertinggi dengan angka 96,67.
Salah satu kesuksesan Pontianak adalah dalam inovasi program pembangunan jalan lingkungan yang partisipatif. "Wali kota Pontianak tegas terhadap korupsi bawahannya dan figur yang disegani serta punya rencana pengembangan terhadap dunia usaha," ujar Boedi.
Penelitian TKED melibatkan 40 perusahaan di 32 daerah dengan kriteria skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar di sektor industri, perdagangan dan jasa. Penilaian dokumen dengan menggunakan score card terhadap peraturan daerah yang terdiri dari pungutan pajak dan retribusi serta perizinan non-pungutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
