Catat! Ini Daftar RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna Selasa, 23 Maret 2021. Agenda utamanya adalah pengesahan daftar Rancangan Undang-undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dalam paripurna itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR memberikan laporan tentang RUU Prolegnas Prioritas 2021 untuk dimintakan persetujuan. "Laporan Baleg DPR mengenai penetapan Prolegnas RUU (rancangan undang-undang) Prioritas Tahun 2021 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," tulis agenda DPR yang diterima Medcom.id, Selasa, 23 Maret 2021. Salah satu UU yang direvisi dari Prolegnas Prioritas 2021 adalah UU Pemilu. Ada penambahan satu RUU seiring ditariknya RUU Pemilu, yakni RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 sempat mengalami penundaan beberapa kali. Prolegnas Prioritas 2021 batal disahkan pada Penutupan Masa Sidang II 2020-2021.    DPR beralasan penundaan pengesahan itu dilakukan karena DPR ingin memastikan komitmen pemerintah. Sehingga, seluruh RUU yang masuk bisa digarap kedua belah pihak tanpa ada pihak yang enggan membahasnya. Berikut daftar RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021: 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan 7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan 9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) 11. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat 13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado 14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 20. RUU tentang Praktik Psikologi 21. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama 22. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 23. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. 24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia 25. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 27. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 28. RUU tentang tentang Ibukota Negara (Omnibus Law) 29. RUU tentang Hukum Acara Perdata 30. RUU tentang Wabah 31. RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan 32. RUU tentang Daerah Kepulauan 33. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa Daftar RUU Kumulatif Terbuka 1. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional 2. Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi 3. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang