Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan komitmen untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 tepat waktu. Ketua KPU Ilham Saputra mengemukakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 sesuai dengan Konstitusi dan perundangan yang berlaku," ungkap Ilham, Jumat, 18 Maret 2022.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan pertama kali oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Baca: Sowan Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Diklaim Tak Bahas Penundaan Pemilu
Muhaimin mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun. Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19.
Momentum perbaikan tersebut, kata dia, ada pada 2022-2023. Dia khawatir Indonesia melewatkan momentum kebangkitan ekonomi nasional karena pemilu. Alasannya, setiap penyelenggaraan pemilu berdampak kurang baik terhadap ekonomi Indonesia.
Biasanya, kata Muhaimin, para investor cenderung menahan modal selama pemilu berlangsung, terjadi ketidakpastian saat masa transisi peralihan pemerintahan, hingga potensi konflik yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) menegaskan komitmen untuk menyelenggarakan
Pemilu 2024 tepat waktu. Ketua KPU Ilham Saputra mengemukakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 sesuai dengan Konstitusi dan perundangan yang berlaku," ungkap Ilham, Jumat, 18 Maret 2022.
Usulan penundaan
Pemilu 2024 disampaikan pertama kali oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Baca:
Sowan Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Diklaim Tak Bahas Penundaan Pemilu
Muhaimin mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun. Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19.
Momentum perbaikan tersebut, kata dia, ada pada 2022-2023. Dia khawatir Indonesia melewatkan momentum kebangkitan ekonomi nasional karena pemilu. Alasannya, setiap penyelenggaraan pemilu berdampak kurang baik terhadap ekonomi Indonesia.
Biasanya, kata Muhaimin, para investor cenderung menahan modal selama pemilu berlangsung, terjadi ketidakpastian saat masa transisi peralihan pemerintahan, hingga potensi konflik yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
