Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo bakal menemui koleganya sesama pimpinan DPR untuk mengurungkan niat membentuk hak angket menyoal Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA). Pembahasan diminta agar ditangani sepenuhnya di Komisi XI.
"Sebagai kolega, saya akan memberikan penjelasan-penjelasan secara sederhana saja," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.
Usulan hak angket untuk Perpres TKA dinilai tak mendesak. Lagi pula kebijakan yang digulirkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ditujukan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang belum bisa dipebuhi oleh SDM dalam negeri.
"Menurut saya belum ada urgensi atau belum ada yang mendesak apalagi dibikin sebuah angket," tutur politikus Golkar ini
Regulasi tersebut juga menerapkan skema komputerisasi dalam mengatur dan mengontrol keberadaan TKA. Bamsoet bakal menjelaskan, kehadiran Perpres tersebut tetap bakal memperketat TKA.
"Bukan untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk. Pengetatan masih sama seprti yang sebelumnya," papar mantan Ketua Komisi III ini.
Ia melanjutkan, dorongan usulan hak angket TKA dinilai bakal mendorong kegaduhan baru di tahun politik. Oleh karenanya, Bamsoet menyarankan agar koleganya di DPR fokus menyongsong tahapan Pemilu 2019.
“Saya menghimbau pada kawan-kawan dan mengajak kawan-kawan semua menjaga situasi politik yang kondusif di DPR. Sehingga partai kita bisa lebih fokus bekerja memenangkan pasangan kita masing-masing di daerah dan fokus mendukung capres dan cawapres kita untuk 2019,” tandas dia.
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo bakal menemui koleganya sesama pimpinan DPR untuk mengurungkan niat membentuk hak angket menyoal Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA). Pembahasan diminta agar ditangani sepenuhnya di Komisi XI.
"Sebagai kolega, saya akan memberikan penjelasan-penjelasan secara sederhana saja," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.
Usulan hak angket untuk Perpres TKA dinilai tak mendesak. Lagi pula kebijakan yang digulirkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ditujukan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang belum bisa dipebuhi oleh SDM dalam negeri.
"Menurut saya belum ada urgensi atau belum ada yang mendesak apalagi dibikin sebuah angket," tutur politikus Golkar ini
Regulasi tersebut juga menerapkan skema komputerisasi dalam mengatur dan mengontrol keberadaan TKA. Bamsoet bakal menjelaskan, kehadiran Perpres tersebut tetap bakal memperketat TKA.
"Bukan untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk. Pengetatan masih sama seprti yang sebelumnya," papar mantan Ketua Komisi III ini.
Ia melanjutkan, dorongan usulan hak angket TKA dinilai bakal mendorong kegaduhan baru di tahun politik. Oleh karenanya, Bamsoet menyarankan agar koleganya di DPR fokus menyongsong tahapan Pemilu 2019.
“Saya menghimbau pada kawan-kawan dan mengajak kawan-kawan semua menjaga situasi politik yang kondusif di DPR. Sehingga partai kita bisa lebih fokus bekerja memenangkan pasangan kita masing-masing di daerah dan fokus mendukung capres dan cawapres kita untuk 2019,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SCI)
