Jakarta: Kondisi politik dalam negeri di Sri Lanka saat ini karut marut setelah Presidennya melarikan diri ke Singapura. Lantas, ada sejumlah pihak yang menyamakan kondisi perpolitikan di Srilanka dengan kondisi politik dalam negeri di Indonesia.
Penyamaan itu terkait dinasti politik, di mana Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan masih kerabat satu keluarga. Dinasti politik ini yang mengakibatkan krisis politik selain karena keterpurukan ekonomi.
"Konyolnya, ada yang menyamakan dinasti politik di Sri Lanka dengan para pejabat yang ada hubungan darah di Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2022.
Menurut Teddy, kekerabatan sejumlah pejabat baik itu ekskutif dan legislatif di Indonesia berbeda. Di Indonesia, mereka dipilih langsung oleh rakyat. Meski memiliki hubungan kekerabatan tidak ada jaminan mereka dipilih oleh rakyat.
"Berdasarkan pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan," katanya.
Hak politik warga negara di Indonesia pun disokong dengan UU HAM. Di situ menyebutkan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara.
"Kebencian merasuki mereka sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana dinasti politik dan mana yang namanya Demokrasi," tegasnya.
Jakarta: Kondisi
politik dalam negeri di Sri Lanka saat ini karut marut setelah Presidennya melarikan diri ke Singapura. Lantas, ada sejumlah pihak yang menyamakan kondisi perpolitikan di Srilanka dengan kondisi politik dalam negeri di Indonesia.
Penyamaan itu terkait dinasti politik, di mana Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan masih kerabat satu keluarga.
Dinasti politik ini yang mengakibatkan krisis politik selain karena
keterpurukan ekonomi.
"Konyolnya, ada yang menyamakan dinasti politik di Sri Lanka dengan para pejabat yang ada hubungan darah di Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2022.
Menurut Teddy, kekerabatan sejumlah pejabat baik itu ekskutif dan legislatif di Indonesia berbeda. Di Indonesia, mereka dipilih langsung oleh rakyat. Meski memiliki hubungan kekerabatan tidak ada jaminan mereka dipilih oleh rakyat.
"Berdasarkan pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan," katanya.
Hak politik warga negara di Indonesia pun disokong dengan UU HAM. Di situ menyebutkan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara.
"Kebencian merasuki mereka sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana dinasti politik dan mana yang namanya Demokrasi," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
