medcom.id, Jakarta: Pembentukan pengadilan HAM masih sebatas wacana. Pemerintahan baru RI pun dianggap belum mempunyai misi yang jelas dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Namun, anggapan itu dibantah oleh Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjiatno. Menurutnya, pemerintah sedang mempersiapkan pengadilan HAM, walau belum pasti kapan lembaga itu bisa terbentuk.
"Kami sedang menyiapkannya. Ini kan terkait dengan aparat hukum dan lain sebagainya," ujar Tedjo. Kepada wartawan yang mencegatnya seusai melepas Presiden Jokowi terbang ke Korea di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014), Tedjo tegaskan kembali komitmen pemerintah dalam penegakan HAM.
Pemerintah bukan mengumbar janji dan tidak per terus didesak atau ditagih pembentukan pengadilan HAM. "Itu janji beliau (Presiden Jokowi). Tetapi jangan memaksa pemerintah seperti itu," tegasnya tentang komitmen pemerintah.
"Kita sudah ada aturan atau rencana menyelesaikan kasus HAM dengan sebaik-baiknya. Kita akan ada pembicaraan soal itu. Seperti apa permintaanya, kan nggak jelas? Selesaikan pasti diselesaikan, tetapi agendanya apa?" sambung purnawirawan TNI AL ini.
medcom.id, Jakarta: Pembentukan pengadilan HAM masih sebatas wacana. Pemerintahan baru RI pun dianggap belum mempunyai misi yang jelas dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Namun, anggapan itu dibantah oleh Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjiatno. Menurutnya, pemerintah sedang mempersiapkan pengadilan HAM, walau belum pasti kapan lembaga itu bisa terbentuk.
"Kami sedang menyiapkannya. Ini kan terkait dengan aparat hukum dan lain sebagainya," ujar Tedjo. Kepada wartawan yang mencegatnya seusai melepas Presiden Jokowi terbang ke Korea di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014), Tedjo tegaskan kembali komitmen pemerintah dalam penegakan HAM.
Pemerintah bukan mengumbar janji dan tidak per terus didesak atau ditagih pembentukan pengadilan HAM. "Itu janji beliau (Presiden Jokowi). Tetapi jangan memaksa pemerintah seperti itu," tegasnya tentang komitmen pemerintah.
"Kita sudah ada aturan atau rencana menyelesaikan kasus HAM dengan sebaik-baiknya. Kita akan ada pembicaraan soal itu. Seperti apa permintaanya, kan nggak jelas? Selesaikan pasti diselesaikan, tetapi agendanya apa?" sambung purnawirawan TNI AL ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
