medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat berbagi tugas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Jokowi diharapkan bisa memenuhi janji politiknya, sedangkan JK bisa menyelesaikan konflik dengan parlemen.
"Saya berharap Jokowi dan JK bisa berbagi tugas. Jokowi berfokus melakukan janji politiknya kepada rakyat. Sedangkan JK, dengan pengalamannya di politik dan sosialnya, diharapkan bisa menyelesaikan konflik dengan parlemen," Kata Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah, saat diskusi di Cheese Cake Factory, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Menurut Ahmad Basarah, Jokowi seharusnya mulai berfokus pada janji-janjinya saat kampanye pilpres 2014 silam. Sedangkan JK, dia sangat berpengalaman dalam menyelesaikan konflik sosial, jadi dia dianggap mampu menyelesaikan konflik politik di parlemen. "Dalam desain keneragaraan, pemerintah harus bekerjasama dengan parlemen. Jokowi-JK harus bisa melaksanakan bagi-bagi tugas, agar tidak menciptakan masalah baru," Imbuh Ahmad Basarah.
Ahmad Basarah menambahkan, nantinya dalam kabinet Jokowi-JK, supaya tidak ada menteri yang memiliki potensi masalah yang dapat merusak pemeritahan Jokowi-JK. "Karena Jokowi mengkonsultasikan kabinetnya ke KPK. Calon menteri itu supaya kredibilitas hukumnya bagus." pungkas Ahmad Basarah.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat berbagi tugas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Jokowi diharapkan bisa memenuhi janji politiknya, sedangkan JK bisa menyelesaikan konflik dengan parlemen.
"Saya berharap Jokowi dan JK bisa berbagi tugas. Jokowi berfokus melakukan janji politiknya kepada rakyat. Sedangkan JK, dengan pengalamannya di politik dan sosialnya, diharapkan bisa menyelesaikan konflik dengan parlemen," Kata Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah, saat diskusi di
Cheese Cake Factory, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Menurut Ahmad Basarah, Jokowi seharusnya mulai berfokus pada janji-janjinya saat kampanye pilpres 2014 silam. Sedangkan JK, dia sangat berpengalaman dalam menyelesaikan konflik sosial, jadi dia dianggap mampu menyelesaikan konflik politik di parlemen.
"Dalam desain keneragaraan, pemerintah harus bekerjasama dengan parlemen. Jokowi-JK harus bisa melaksanakan bagi-bagi tugas, agar tidak menciptakan masalah baru," Imbuh Ahmad Basarah.
Ahmad Basarah menambahkan, nantinya dalam kabinet Jokowi-JK, supaya tidak ada menteri yang memiliki potensi masalah yang dapat merusak pemeritahan Jokowi-JK. "Karena Jokowi mengkonsultasikan kabinetnya ke KPK. Calon menteri itu supaya kredibilitas hukumnya bagus." pungkas Ahmad Basarah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
