medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan tidak akan ada pengkajian ulang terkait reklamasi Teluk Jakarta. Dia juga menerangkan tidak mungkin Keputusan Presiden soal reklamasi dicabut.
"Kalau Keppres dicabut apa enggak konyol republik ini Keppres bisa diganti-ganti?" Kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2016).
Reklamasi Teluk Utara Jakarta diamanatkan dalam Keppres nomor 52 tahun 1995. Di dalamnya sudah ditetapkan akan ada 17 pulau beserta letak reklamasi. Dengan ini, Ahok pun mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar Keppres tersebut dipertahankan.
"Perintah Presiden kan jelas, apa yang dikeluarkan oleh Keppres tidak boleh dicabut. Kalau ada kekurangan di lapangan ya mari kita perbaiki," terang Ahok.
Karena dikeluarkan Presiden, Ahok mengaku tak ingin banyak ikut campur pula soal reklamasi. Kemarin dia sempat menyatakan bakal menyerahkan sepenuhnya keputusan reklamasi di rapat terbatas pulau G.
"Reklamasi bukan urusan kita, urusan Presiden. (Mengirimkan surat) itu urusan dia (Menko Luhut) bersama Presiden," tegas dia.
Sebelumnya Komite Gabungan soal reklamasi memutuskan fisik pulau C dan D harus diperbaiki. Namun hingga hari ini belum ada surat tertulis daei Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya terkait reklamasi.
Menko sebelumnya, Rizal Ramli pun sempat berujar ke media bahwa reklamasi pulau G dihentikan. Kini Menko Rizal diganti oleh Menko Luhut Binsar Panjaitan. "Jadi saya enggak tahu (apakah omongan Rizal berlaku lagi atau tidak)," ucap Ahok.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan tidak akan ada pengkajian ulang terkait reklamasi Teluk Jakarta. Dia juga menerangkan tidak mungkin Keputusan Presiden soal reklamasi dicabut.
"Kalau Keppres dicabut apa enggak konyol republik ini Keppres bisa diganti-ganti?" Kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2016).
Reklamasi Teluk Utara Jakarta diamanatkan dalam Keppres nomor 52 tahun 1995. Di dalamnya sudah ditetapkan akan ada 17 pulau beserta letak reklamasi. Dengan ini, Ahok pun mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar Keppres tersebut dipertahankan.
"Perintah Presiden kan jelas, apa yang dikeluarkan oleh Keppres tidak boleh dicabut. Kalau ada kekurangan di lapangan ya mari kita perbaiki," terang Ahok.
Karena dikeluarkan Presiden, Ahok mengaku tak ingin banyak ikut campur pula soal reklamasi. Kemarin dia sempat menyatakan bakal menyerahkan sepenuhnya keputusan reklamasi di rapat terbatas pulau G.
"Reklamasi bukan urusan kita, urusan Presiden. (Mengirimkan surat) itu urusan dia (Menko Luhut) bersama Presiden," tegas dia.
Sebelumnya Komite Gabungan soal reklamasi memutuskan fisik pulau C dan D harus diperbaiki. Namun hingga hari ini belum ada surat tertulis daei Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya terkait reklamasi.
Menko sebelumnya, Rizal Ramli pun sempat berujar ke media bahwa reklamasi pulau G dihentikan. Kini Menko Rizal diganti oleh Menko Luhut Binsar Panjaitan. "Jadi saya enggak tahu (apakah omongan Rizal berlaku lagi atau tidak)," ucap Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ALB)
