medcom.id, Nusa Dua: Menjelang pemilihan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang dijadwalkan lebih awal, suara sah kader PAN sedikit berkurang.
"Pemilik suara sah kita, catatan awal 593. Lalu ada protes sedikit dari Maluku dan NTT. Akhirnya demi kemaslahatan, suara itu dibekukan," ujar Ketua Steering Commite PAN, Farhan Hamid, Ahad (1/3/2015).
Farhan menjelaskan, sedikitnya ada 9 suara yang hilang menjelang pemilihan ketua umum. Sebanyak delapan suara dibekukan, satu lainnya gugur karena pemilik suara telah meninggal dunia. Dari 593 suara, saat ini hanya menyisakan 584 suara saja.
"Dengan segala kerendahan hati, mereka menerima itu semua," imbuhnya.
Sementara itu, untuk meminimalisir konflik dalam pemilihan ketua umum, Farhan mengatakan kubu Zulkifli Hasan meminta para pendukungnya untuk tidak menginterupsi dan memberi tanggapan saat laporan pertanggung jawaban ketua.
Sebab, jika peserta terlalu banyak menginterupsi, dikhawatirkan akan memakan waktu lama dan rawan kericuhan.
"Sedih kita kalau laporannya ditolak. Apalagi dengan kepemimpinan yang kolektif kolegial, kalau ditolak kasihan, pengurus nanti susah jadi (calon) ketua umum," katanya.
medcom.id, Nusa Dua: Menjelang pemilihan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang dijadwalkan lebih awal, suara sah kader PAN sedikit berkurang.
"Pemilik suara sah kita, catatan awal 593. Lalu ada protes sedikit dari Maluku dan NTT. Akhirnya demi kemaslahatan, suara itu dibekukan," ujar Ketua Steering Commite PAN, Farhan Hamid, Ahad (1/3/2015).
Farhan menjelaskan, sedikitnya ada 9 suara yang hilang menjelang pemilihan ketua umum. Sebanyak delapan suara dibekukan, satu lainnya gugur karena pemilik suara telah meninggal dunia. Dari 593 suara, saat ini hanya menyisakan 584 suara saja.
"Dengan segala kerendahan hati, mereka menerima itu semua," imbuhnya.
Sementara itu, untuk meminimalisir konflik dalam pemilihan ketua umum, Farhan mengatakan kubu Zulkifli Hasan meminta para pendukungnya untuk tidak menginterupsi dan memberi tanggapan saat laporan pertanggung jawaban ketua.
Sebab, jika peserta terlalu banyak menginterupsi, dikhawatirkan akan memakan waktu lama dan rawan kericuhan.
"Sedih kita kalau laporannya ditolak. Apalagi dengan kepemimpinan yang kolektif kolegial, kalau ditolak kasihan, pengurus nanti susah jadi (calon) ketua umum," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TTD)
