Jakarta: Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat membantu pemerintah memerangi covid-19. Bantuan tetap diberikan meskipun kedua partai berada di luar pemerintahan.
"Kami sepakat bahwa dalam segala diskusi berikutnya kita bisa mengembangkan solusi-solusi terbaik. Kendati kedua partai ini tidak berada dalam pemerintahan nasional," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis, 22 April 2021.
AHY mengatakan kedua partai sepakat memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menangani dampak ekonomi. Di antaranya, melalui perwakilan di Parlemen dan kader yang menjabat sebagai kepala daerah.
"Kami juga memiliki cukup banyak kepala daerah di berbagai wilayah yang bisa kami titipkan pesan-pesan dan juga bahkan instruksi yang baik untuk bisa dijalankan oleh seluruh kader di daerah," ungkap dia.
Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan pandemi covid-19 memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Berbagai upaya harus dilakukan untuk membantu masyarakat.
Partai Demokrat dan PKS juga mendorong program vaksinasi covid-19 dipercepat. Jumlah vaksinasi yang baru mencapai 11,4 juta orang dinilai masih jauh dari target pemerintah.
"Sehingga kita berharap vaksinasi bisa lakukan secara semakin efektif dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi covid-19," sebut dia.
Baca: Penerima Vaksin Dosis Pertama Capai 11,4 Juta Orang
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan poin lain yang menjadi pembicara kedua belah pihak, yaitu demokrasi Indonesia. PKS menekankan demokrasi harus betul-betul mengedepankan etika dan norma hukum.
"Dan, memperhatikan kepatutan dan kepantasan budaya bangsa Indonesia ini," kata Syaikhu.
PKS juga menekankan keadilan dalam penegakan hukum. Syaikhu meyakini penegakan hukum yang adil membuat ketenteraman di tengah masyarakat.
"Penegakan hukum yang adil insyaallah tidak akan menimbulkan gejolak," ujar dia.
Jakarta: Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat membantu pemerintah memerangi
covid-19. Bantuan tetap diberikan meskipun kedua partai berada di luar pemerintahan.
"Kami sepakat bahwa dalam segala diskusi berikutnya kita bisa mengembangkan solusi-solusi terbaik. Kendati kedua partai ini tidak berada dalam pemerintahan nasional," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis, 22 April 2021.
AHY mengatakan kedua partai sepakat memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menangani dampak ekonomi. Di antaranya, melalui perwakilan di Parlemen dan kader yang menjabat sebagai kepala daerah.
"Kami juga memiliki cukup banyak kepala daerah di berbagai wilayah yang bisa kami titipkan pesan-pesan dan juga bahkan instruksi yang baik untuk bisa dijalankan oleh seluruh kader di daerah," ungkap dia.
Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan pandemi covid-19 memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Berbagai upaya harus dilakukan untuk membantu masyarakat.
Partai Demokrat dan PKS juga mendorong program
vaksinasi covid-19 dipercepat. Jumlah vaksinasi yang baru mencapai 11,4 juta orang dinilai masih jauh dari target pemerintah.
"Sehingga kita berharap vaksinasi bisa lakukan secara semakin efektif dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi covid-19," sebut dia.
Baca: Penerima Vaksin Dosis Pertama Capai 11,4 Juta Orang
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan poin lain yang menjadi pembicara kedua belah pihak, yaitu demokrasi Indonesia. PKS menekankan demokrasi harus betul-betul mengedepankan etika dan norma hukum.
"Dan, memperhatikan kepatutan dan kepantasan budaya bangsa Indonesia ini," kata Syaikhu.
PKS juga menekankan keadilan dalam penegakan hukum. Syaikhu meyakini penegakan hukum yang adil membuat ketenteraman di tengah masyarakat.
"Penegakan hukum yang adil insyaallah tidak akan menimbulkan gejolak," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
