Jakarta: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku sudah didekati partai politik (parpol) jelang Pilpres 2019. Nama Abraham sempat beberapa kali muncul sebagai kandidat capres maupun cawapres dalam beberapa hasil survei.
"Ada beberapa parpol yang pernah mengontak, tapi sekali lagi, saya dalam posisi begini; apapun, ya di mana pun masyarakat memberikan amanah kita maka itu jadi kewajiban konstitusional," kata Abraham saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Maret 2018.
Baca: Abraham Samad Mau Nyapres pada 2019
Abraham belum mau mengungkapkan parpol mana saja yang mendekatinya. Yang jelas, kata dia, ia bukan orang parpol dan tidak memiliki modal uang yang cukup banyak, jika harus maju dalam Pilpres 2019.
Oleh karena itu, ia mengaku menyerahkan semua keputusan soal pencalonannya di Pilpres 2019 kepada parpol. Sebab, hal itu termasuk wewenang parpol. "Apa parpol itu tetap mau terus melanjutkan mencalonkan saya itu jadi pertanyaan," ungkapnya.
Kendati demikian, menurut dia, seseorang yang telah diberi mandat tak bisa menolak kewajiban konstitusional. Apalagi ketika masyarakat telah memberikan amanah untuk memimpin.
"Ada kewajiban konstitusional, kita sebagai warga negara punya kewajiban ketika rakyat meminta kita menjalankan suatu amanah maka kita wajib hukumnya kita menjalankan," tandasnya.
Jakarta: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku sudah didekati partai politik (parpol) jelang Pilpres 2019. Nama Abraham sempat beberapa kali muncul sebagai kandidat capres maupun cawapres dalam beberapa hasil survei.
"Ada beberapa parpol yang pernah mengontak, tapi sekali lagi, saya dalam posisi begini; apapun, ya di mana pun masyarakat memberikan amanah kita maka itu jadi kewajiban konstitusional," kata Abraham saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Maret 2018.
Baca: Abraham Samad Mau Nyapres pada 2019
Abraham belum mau mengungkapkan parpol mana saja yang mendekatinya. Yang jelas, kata dia, ia bukan orang parpol dan tidak memiliki modal uang yang cukup banyak, jika harus maju dalam Pilpres 2019.
Oleh karena itu, ia mengaku menyerahkan semua keputusan soal pencalonannya di Pilpres 2019 kepada parpol. Sebab, hal itu termasuk wewenang parpol. "Apa parpol itu tetap mau terus melanjutkan mencalonkan saya itu jadi pertanyaan," ungkapnya.
Kendati demikian, menurut dia, seseorang yang telah diberi mandat tak bisa menolak kewajiban konstitusional. Apalagi ketika masyarakat telah memberikan amanah untuk memimpin.
"Ada kewajiban konstitusional, kita sebagai warga negara punya kewajiban ketika rakyat meminta kita menjalankan suatu amanah maka kita wajib hukumnya kita menjalankan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
