Pemangkasan Anggaran tak Ganggu Kinerja Kejagung
Jaksa Agung M Prasetyo. Foto: Medcom.id?Lukman Diah Sari.
Jakarta: Jaksa Agung HM Prasetyo mematikan pemangkasan anggaran tidak akan memperngaruhi kinerja Kejagung. Namun, dia mengakui anggaran itu penting untuk menunjang kinerja lembaga yang dipimpinnya.
 
Hal itu diungkapkan Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan itu Prasetyo mengungkit anggaran 2019 Kejagung yang dipangkas sebesar Rp240 miliar oleh Kementrian Keuangan.
 
Rincian kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung 2019 yang dikirimkan per tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp9,5 triliun. Pos anggaran terbesar dialokasikan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kejaksaan sebesar Rp4,2 triliun. Disusul peningkatan sarana dan pra sarana aparatur kejaksaan sebesar Rp3,6 triliun.
 
Pada 7 Maret 2018, Kejaksaan Agung kembali mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp194 miliar. Jadi total anggaran yang diusulkan sebesar Rp9,7 triliun.
 
Namun, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan nomor 269/MK.02/2018 dan surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomro 209/M.PPN/D.8/KU.01.01/2018 per tanggal 16 April 2018 ditetapkan pagu indikatif anggaran Kejaksaan Agung sebesar Rp6,1 triliun.

Baca: ICW Sebut Penanganan Kasus Korupsi di Kejagung Meningkat

Pagu indikatif ini menurun dari pos anggaran tahun 2018. Jumlah penurunan mencapai angka Rp240 miliar. Tiga alokasi anggaran yang dipangkas di antaranya untuk belajar operasional pegawai, barang dan non operasional.
 
Adapun alokasi anggaran untuk manajemen teknis dan pelaksanan tugas teknis kejaksaan hanya disetujui Rp3,6 triliun dari usulan awal Rp4,2 triliun. Selain itu, anggaran peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan disetujui Rp1,4 triliun dari usulan awal Rp3,6 triliun.
 
Jaksa Agung HM Prasetyo yakin pemangkasan anggaran ini tak berpengaruh terhadap kinerja Kejaksaan Agung tahun depan. Namun, ia berharap agar Komisi III DPR RI mengupayakan porsi alokasi anggaran untuk Kejaksaan Agung ditambah.
 
"Kami sudah mengadakan meeting dengan masalah permintaan tambahan anggaran apalagi kita didukung oleh komisi III. Jadi kan lebih maksimal lagi hasilnya," kata Prasetyo di Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 5 Juni 2018.
 
Menurut Prasetyo, tantangan dan kinerja Kejaksaan Agung ke depan semakin kompleks. Hal itu dipahami oleh seluruh anggota komisi III yang hadir agar mengupayakan Kementerian Keuangan menambah porsi anggaran untuk Kejaksaan Agung.
 
"Hampir semua anggota komisi III itu memahami betapa kurang dan minimnya anggaran kejaksaan. Ini perlu dilakukan upaya-upaya, perhatian, untuk menambah anggaran itu," pungkasnya.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id