OTT Makin Marak di Tahun Politik
Direktur PUSaKo Feri Amsari (kanan). Medcom.id/ Kautsar W P
Jakarta: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) melihat setiap tahun angka operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kenaikan.

Direktur PUSaKo Feri Amsari menjelaskan dengan kualitas KPK yang tegas seharusnya angka korupsi mengalami penurunan. Namun pengaruh tahun politik terutama menjelang Pilpres 2019 angka tersebut bertambah.

"Tahun politik tahun OTT, semakin tahun politik semakin banyak ott, salah satu faktornya adalah sumber dana ," kata Feri dalam diskusi OTT KPK kerja profesional atau operasi politik, di Satrio Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2018.


Dana yang besar dalam berkompetisi di dunia politik menjadi korelasi maraknya OTT yang terjadi belakangan ini. Tahun ini bahkan ada 26 perkara dan angka tersebut masih berpotensi untuk bertambah.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi jika dibandingkan pada 2017 sebanyak 19 perkara, 2016 sebanyak 15 perkara, dan 2015 terdapat lima perkara.

Bedasarkan peraturan yang ada, partai politik dapat memperoleh dana dari APBN/APBD, sumbangan  dan iuran. Namun ia melihat  jarang ada partai yang menerapkan hal tersebut sebagai sumber penghasilan.

"Pernah ada pernyataan dari PKS, pernah ada iuran, ternyata sifatnya lebih pada sumbangan, nah kalau iuran itu sebulan sekali dan tetap,tidak ada partai yang mendalami itu ," ujar Feri.

Berbicara sumbangan, jarang ada masyarakat ataupun politisi di Indonesia yang mau menyumbangkan uangnya pada partai politik.

Partai politik Indonesia harus mencotohkan pada parpol di luar yang banyak memberikan visi misi sesuai dengan ideologi pemilih. Alhasil banyak partai politik di sana yang mendapatkan sumbang secara sukarela dari masyarakat.

"Obama pada saat ke Indonesia menceritakan mengenai makan bakso, sate dan lainya, banyak warga Indonesia yang rela menyumbang besar untuk kemanangannya, dan di negara asalnya Obama menjadi politisi yang memilik penyumbang terbesar, karena masyarakat seideologi ," kata Feri.

Ketika pemimpin yang terpilih tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi masyarakat maka jangan berharap ia akan mendapatkan dana lagi saat pencalonan berikutnya.

Sementara di Indonesia partai bergabung jawab atas dana para caleg, sehingga mau tidak mau partai akan membebankan dana kepada caleg.

"Kondisi tersebut yang menjadi orang mencari sumber dana dari berbagai sumber yang misalnya pun dari yang haram, sehingga mereka kena OTT," pungkas dia.




(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id