medcom.id, Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menyebut upaya mengangkat kembali Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR murni keputusan internal DPP Partai Golkar. Tidak ada intervensi dari pihak lain.
"Saya meyakinkan dan memastikan sama sekali tidak ada campur tangan atau intervensi pihak manapun," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Zainudin juga merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pergantian ketua DPR murni urusan internal Partai Golkar dan DPR. Rangkap jabatan Novanto pun bukan menjadi soal.
"(Rangkap jabatan) itu menjadi pembahasan berikutnya di internal Golkar. Bagi kami, kepentingan negara yang lebih besar, kami utamakan daripada kepentingan yang di bawah itu," ujar dia.
Saat ini, DPP Partai Golkar melobi pimpinan partai lain untuk menjelaskan latar belakang pergantian itu. Fraksi Golkar ditugaskan membangun komunikasi dengan fraksi lain.
Zainudin mengatakan, pergantian ini bukan keinginan Novanto. Tapi keinginan partai berupa penugasan.
"Ini keputusan pleno partai, keputusan itu akan ditanyakan kepada yang bersangkutam, apakah bersedia atau tidak. Tapi, keputusan pleno partai biasanya akan menjadi penugasan kepada setiap kader. Kalau sudah diputuskan melalui Pleno partai, kader harus mematuhi itu," ujarnya.
Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Keputusan diambil atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait penafsiran "pemufakatan jahat" yang diajukan Novanto.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/aNrJDOWN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menyebut upaya mengangkat kembali Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR murni keputusan internal DPP Partai Golkar. Tidak ada intervensi dari pihak lain.
"Saya meyakinkan dan memastikan sama sekali tidak ada campur tangan atau intervensi pihak manapun," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Zainudin juga merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pergantian ketua DPR murni urusan internal Partai Golkar dan DPR. Rangkap jabatan Novanto pun bukan menjadi soal.
"(Rangkap jabatan) itu menjadi pembahasan berikutnya di internal Golkar. Bagi kami, kepentingan negara yang lebih besar, kami utamakan daripada kepentingan yang di bawah itu," ujar dia.
Saat ini, DPP Partai Golkar melobi pimpinan partai lain untuk menjelaskan latar belakang pergantian itu. Fraksi Golkar ditugaskan membangun komunikasi dengan fraksi lain.
Zainudin mengatakan, pergantian ini bukan keinginan Novanto. Tapi keinginan partai berupa penugasan.
"Ini keputusan pleno partai, keputusan itu akan ditanyakan kepada yang bersangkutam, apakah bersedia atau tidak. Tapi, keputusan pleno partai biasanya akan menjadi penugasan kepada setiap kader. Kalau sudah diputuskan melalui Pleno partai, kader harus mematuhi itu," ujarnya.
Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Keputusan diambil atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait penafsiran "pemufakatan jahat" yang diajukan Novanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
