medcom.id, Jakarta: Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berniat meluruskan keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Besok, SBY menjelaskan semuanya.
"Beliau kan tidak pernah reaktif. Mudah-mudahan besok kita rilis secara lengkap supaya betul-betul terang benderan," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).
Hinca memastikan, tuduhan Kementerian Sekretaris Negara yang mengatakan dokumen kasus Munir tidak diarsipkan tak benar. Pun, soal dokumen hanya diserahkan kepada SBY.
Senin, 10 Oktober 2016, Komisi Informasi Pusat memutuskan Kementerian Sekretaris Negara harus mengumumkan laporan TPF kasus Munir. KIP menilai, informasi yang dihimpun TPF wajib diketahui publik.
Baca: SBY Buka Suara soal Dokumen TPF Munir
Pemerintah yang diwakili Kementerian Sekretaris Negara selaku termohon wajib mengumumkan dokumen yang diminta pada masyarakat. Sementara itu, sebelumnya, termohon mengaku tak memiliki dokumen yang diminta pemohon.
Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemensetneg mencari dokumen laporan akhir TPF kasus kematian Munir. Namun, Kementerian Sekretaris Negara tak dapat menemukan dokumen itu.
Berdasar pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Alex Lay, dokumen hasil investigasi tersebut tidak berada di Kemensesneg.
medcom.id, Jakarta: Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berniat meluruskan keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Besok, SBY menjelaskan semuanya.
"Beliau kan tidak pernah reaktif. Mudah-mudahan besok kita rilis secara lengkap supaya betul-betul terang benderan," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).
Hinca memastikan, tuduhan Kementerian Sekretaris Negara yang mengatakan dokumen kasus Munir tidak diarsipkan tak benar. Pun, soal dokumen hanya diserahkan kepada SBY.
Senin, 10 Oktober 2016, Komisi Informasi Pusat memutuskan Kementerian Sekretaris Negara harus mengumumkan laporan TPF kasus Munir. KIP menilai, informasi yang dihimpun TPF wajib diketahui publik.
Baca: SBY Buka Suara soal Dokumen TPF Munir
Pemerintah yang diwakili Kementerian Sekretaris Negara selaku termohon wajib mengumumkan dokumen yang diminta pada masyarakat. Sementara itu, sebelumnya, termohon mengaku tak memiliki dokumen yang diminta pemohon.
Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemensetneg mencari dokumen laporan akhir TPF kasus kematian Munir. Namun, Kementerian Sekretaris Negara tak dapat menemukan dokumen itu.
Berdasar pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Alex Lay, dokumen hasil investigasi tersebut tidak berada di Kemensesneg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
