medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk memutakhirkan kapabilitas dan kinerja auditornya. Agar kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut kembali seperti sediakala.
"BPK harus terus meng-upgrade auditornya, sehingga menjadi individu yang berani, memiliki komitmen, dan konsistensi tinggi. Pintar saja tidak cukup agar tidak mudah digiring dan didorong oleh tanda terima kasih," kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.
Baca: OTT Pejabat BPK Memprihatinkan
Menurut dia, kasus operasi tangkap tangan auditor BPK oleh KPK telah mencoreng institusi BPK. Sejumlah kalangan mempersepsikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga sebenarnya tidak menjamin tidak ada korupsi. Heri meminta BPK berbenah, serta membersihkan diri dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa dengan kasus suap yang menimpa auditor BPK yang diduga terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Desa PDTT.
"Kejadian dimana kementerian/lembaga dan BPK sendiri menerima suap, mengecewakan betul," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin 29 Mei 2017.
Sri Mulyani menilai kemitraan antara kementerian/lembaga dengan BPK sudah terjalin dengan baik dan profesional, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pertama kalinya dalam 12 tahun mendapatkan opini WTP.
Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengaku bahwa lembaganya sudah memiliki sistem untuk menjaga kualitas pemeriksaan. Namun ia mengakui bahwa sistem itu belum dapat menghilangkan kolusi.
medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk memutakhirkan kapabilitas dan kinerja auditornya. Agar kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut kembali seperti sediakala.
"BPK harus terus meng-upgrade auditornya, sehingga menjadi individu yang berani, memiliki komitmen, dan konsistensi tinggi. Pintar saja tidak cukup agar tidak mudah digiring dan didorong oleh tanda terima kasih," kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.
Baca: OTT Pejabat BPK Memprihatinkan
Menurut dia, kasus operasi tangkap tangan auditor BPK oleh KPK telah mencoreng institusi BPK. Sejumlah kalangan mempersepsikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga sebenarnya tidak menjamin tidak ada korupsi. Heri meminta BPK berbenah, serta membersihkan diri dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa dengan kasus suap yang menimpa auditor BPK yang diduga terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Desa PDTT.
"Kejadian dimana kementerian/lembaga dan BPK sendiri menerima suap, mengecewakan betul," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin 29 Mei 2017.
Sri Mulyani menilai kemitraan antara kementerian/lembaga dengan BPK sudah terjalin dengan baik dan profesional, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pertama kalinya dalam 12 tahun mendapatkan opini WTP.
Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengaku bahwa lembaganya sudah memiliki sistem untuk menjaga kualitas pemeriksaan. Namun ia mengakui bahwa sistem itu belum dapat menghilangkan kolusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
