Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mendukung penuh penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penegasan itu disampaikan Presiden saat menerima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 27 Februari 2023.
"Dari diskusi yang singkat ini, Bapak Presiden menegaskan dukungan beliau untuk memastikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diimplementasikan dengan baik di lapangan," Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani usai pertemuan, di Bogor, Senin, 27 Februari 2023.
Selain itu, ia menambahkan, Kepala Negara juga memberi perhatian terhadap penyelesaian UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Khususnya, kata dia, untuk perempuan pekerja rumah tangga.
"Demikian juga terkait dengan situasi perempuan di situasi konflik dan bencana, serta perempuan yang menjadi tahanan. Kami melihat ada berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi," tutur dia.
Presiden Jokowi dan Komnas Perempuan juga berbincang mengenai tindak lanjut lebih spesifik kementerian/lembaga terkait mekanisme non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam berbagai rencana aksi nasional. Antara lain rencana aksi nasional HAM, rencana aksi nasional mengatasi ekstremisme yang mengarah pada terorisme, dan kondisi perempuan terhadap pandangan hukum, termasuk hukuman mati maupun berbagai situasi kebijakan yang diskrimkinatif di beberapa daerah di Indonesia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mendukung penuh penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta implementasi Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penegasan itu disampaikan Presiden saat menerima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 27 Februari 2023.
"Dari diskusi yang singkat ini, Bapak Presiden menegaskan dukungan beliau untuk memastikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diimplementasikan dengan baik di lapangan," Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani usai pertemuan, di Bogor, Senin, 27 Februari 2023.
Selain itu, ia menambahkan, Kepala Negara juga memberi perhatian terhadap penyelesaian UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Khususnya, kata dia, untuk perempuan pekerja rumah tangga.
"Demikian juga terkait dengan situasi perempuan di situasi konflik dan bencana, serta perempuan yang menjadi tahanan. Kami melihat ada berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi," tutur dia.
Presiden Jokowi dan Komnas Perempuan juga berbincang mengenai tindak lanjut lebih spesifik kementerian/lembaga terkait mekanisme non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam berbagai rencana aksi nasional. Antara lain rencana aksi nasional HAM, rencana aksi nasional mengatasi ekstremisme yang mengarah pada terorisme, dan kondisi perempuan terhadap pandangan hukum, termasuk hukuman mati maupun berbagai situasi kebijakan yang diskrimkinatif di beberapa daerah di Indonesia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
