Jakarta: Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango tiba-tiba mengungkap ada permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK. Hal itu menyebabkan beberapa anggota Komisi III DPR penasaran dengan pernyataan Nawawi tersebut.
"Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi perlu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini, yaitu komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukkan masih banyaknya TPK (tindak pidana korupsi) di daerah. Selanjutnya permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan," ungkap Nawawi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Merespons pernyataan itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Johan Budi bingung dengan permasalahan yang Nawawi beberkan di hadapan Komisi III. Johan menanyakan apakah masalah yang terjadi terletak di internal KPK sendiri, atau antara KPK dengan aparat penegak hukum lain.
Pasalnya, kata Johan Budi, saat ini adalah momen yang tepat bagi Nawawi untuk mengungkap permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung. "Karena sebentar lagi kalau enggak salah bapak-bapak pimpinan KPK ini juga sudah purna tugas, dan dengan DPR RI periode 2019-2024, ini rapat yang terakhir juga. Mungkin perlu disampaikan karena kita sedang disaksikan oleh masyarakat," ujar Johan.
Johan pun mendesak Nawawi untuk menyampaikan secara terbuka terkait kendala dan apa saja yang sedang terjadi di KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Baik itu di bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, hingga pendidikan dan pelayanan masyarakat.
"Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial, baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? Termasuk juga menurun persepsi publik kepada KPK," kata Johan/
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil juga penasaran dengan permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung. Nasir yakin pengungkapan permasalahan kelembagaan antara sesama aparat penegak hukum ini menarik untuk dibahas. Apalagi, di dalam KPK sendiri, sebenarnya ada jaksa dan polisi.
"Artinya kalau ini dibaca publik, mereka akan bertanya seperti yang saya tanyakan. Kenapa masih ada masalah hari ini? Padahal di dalamnya juga ada polisi dan kejaksaan. Karena itu permasalahan apa sih sebenarnya dalam koordinasi dan supervisi ini sehingga kemudian KPK perlu sampaikan dalam rapat ini," kata dia.
Jakarta: Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Nawawi Pomolango tiba-tiba mengungkap ada permasalahan antara
KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK. Hal itu menyebabkan beberapa anggota Komisi III DPR penasaran dengan pernyataan Nawawi tersebut.
"Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi perlu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini, yaitu komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukkan masih banyaknya TPK (tindak pidana korupsi) di daerah. Selanjutnya permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan," ungkap Nawawi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Merespons pernyataan itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Johan Budi bingung dengan permasalahan yang Nawawi beberkan di hadapan Komisi III. Johan menanyakan apakah masalah yang terjadi terletak di internal KPK sendiri, atau antara KPK dengan aparat penegak hukum lain.
Pasalnya, kata Johan Budi, saat ini adalah momen yang tepat bagi Nawawi untuk mengungkap permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung. "Karena sebentar lagi kalau enggak salah bapak-bapak pimpinan KPK ini juga sudah purna tugas, dan dengan DPR RI periode 2019-2024, ini rapat yang terakhir juga. Mungkin perlu disampaikan karena kita sedang disaksikan oleh masyarakat," ujar Johan.
Johan pun mendesak Nawawi untuk menyampaikan secara terbuka terkait kendala dan apa saja yang sedang terjadi di KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Baik itu di bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, hingga pendidikan dan pelayanan masyarakat.
"Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial, baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? Termasuk juga menurun persepsi publik kepada KPK," kata Johan/
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil juga penasaran dengan permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung. Nasir yakin pengungkapan permasalahan kelembagaan antara sesama aparat penegak hukum ini menarik untuk dibahas. Apalagi, di dalam KPK sendiri, sebenarnya ada jaksa dan polisi.
"Artinya kalau ini dibaca publik, mereka akan bertanya seperti yang saya tanyakan. Kenapa masih ada masalah hari ini? Padahal di dalamnya juga ada polisi dan kejaksaan. Karena itu permasalahan apa sih sebenarnya dalam koordinasi dan supervisi ini sehingga kemudian KPK perlu sampaikan dalam rapat ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
