Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan kebutuhan anggaran 2021 sebesar Rp4,47 triliun. Anggaran dibutuhkan untuk berbagai unit kerja eselon.
"Total proyeksi yang diharapkan dapat dialokasikan untuk Kemendagri Tahun 2021 adalah Rp4,479 triliun," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2020.
Eks Kapolri itu menyampaikan awalnya Kemendagri mengajukan anggaran Rp5,8 triliun. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui Rp3,2 triliun dalam pagu indikatif anggaran 2021.
Kemendagri mengajukan penambahan Rp1,27 triliun. Sehingga, total pengajuan anggaran Rp4,47 triliun.
Adapun penambahan Rp1,27 triliun itu diperuntukan berbagai unit kerja eselon, yakni Ditjen Politik dan Pemerintah Umum (Rp21 miliar), Ditjen Administrasi Kewilayahan (Rp41 miliar), Ditjen Otonomi Daerah (Rp59 miliar). Kemudian, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Rp15 miliar), Ditjen Bina Keuangan Daerah (Rp11 miliar), dan Ditjen Bina Pemerintah Daerah (Rp53 miliar).
Selanjutnya, Badan Pengembangan SDM (Rp70 miliar), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sembilan program (Rp790 miliar), Kesekjenan (Rp112 miliar), dan IPDN (Rp88 miliar).
"Dan Rp15 miliar untuk Badan Penelitian dan Pengembangan," papar Tito.
Dia berharap pengajuan penambahan anggaran tersebut didukung Komisi II DPR. Sehingga, disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah.
"Namun sekali lagi tentu mempertimbangkan kemampuan dan keuangan negara," ujar Tito.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan kebutuhan anggaran 2021 sebesar Rp4,47 triliun. Anggaran dibutuhkan untuk berbagai unit kerja eselon.
"Total proyeksi yang diharapkan dapat dialokasikan untuk Kemendagri Tahun 2021 adalah Rp4,479 triliun," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2020.
Eks Kapolri itu menyampaikan awalnya Kemendagri mengajukan anggaran Rp5,8 triliun. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui Rp3,2 triliun dalam pagu indikatif anggaran 2021.
Kemendagri mengajukan penambahan Rp1,27 triliun. Sehingga, total pengajuan anggaran Rp4,47 triliun.
Adapun penambahan Rp1,27 triliun itu diperuntukan berbagai unit kerja eselon, yakni Ditjen Politik dan Pemerintah Umum (Rp21 miliar), Ditjen Administrasi Kewilayahan (Rp41 miliar), Ditjen Otonomi Daerah (Rp59 miliar). Kemudian, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Rp15 miliar), Ditjen Bina Keuangan Daerah (Rp11 miliar), dan Ditjen Bina Pemerintah Daerah (Rp53 miliar).
Selanjutnya, Badan Pengembangan SDM (Rp70 miliar), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sembilan program (Rp790 miliar), Kesekjenan (Rp112 miliar), dan IPDN (Rp88 miliar).
"Dan Rp15 miliar untuk Badan Penelitian dan Pengembangan," papar Tito.
Dia berharap pengajuan penambahan anggaran tersebut didukung Komisi II DPR. Sehingga, disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah.
"Namun sekali lagi tentu mempertimbangkan kemampuan dan keuangan negara," ujar Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
