Ibu kota baru. Dokumentasi: Kementerian PUPR
Ibu kota baru. Dokumentasi: Kementerian PUPR

ASN Tak Bisa Menolak Pindah ke Ibu Kota Baru

Nasional pemindahan ibukota Ibu Kota Baru
Theofilus Ifan Sucipto • 07 Februari 2020 17:42
Banjarmasin: Aparatur sipil negara (ASN) tak bisa menolak dipindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Bila tak setuju dipindah, ASN dipersilakan mundur.
 
"Harus mau dong. Namanya pegawai teken kontrak sampai usia 60," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Hotel Aria Barito, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan, Jumat, 7 Februari 2020.
 
Menurut dia, migrasi ASN pemerintah pusat dari Jakarta ke ibu kota baru bersifat wajib. Mereka pun harus bersiap hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, calon ibu kota baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harus mau (pindah) ke daerah. Kalau tidak bagaimana mempercepat pemerataan daerah?" ungkap Tjahjo.
 
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan ASN yang dipindah berusia produktif. Saat ini, pihaknya tengah memilah ASN mana yang sudah kurang produktif.
 
"Misalnya mau pensiun atau maaf ya sudah sakit-sakitan. Ada pertimbangan," ujar mantan Menteri Dalam Negeri itu.
 
Pemerintah memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti 56 ribu hektare.
 
ASN Tak Bisa Menolak Pindah ke Ibu Kota Baru
Desain Nagara Rimba Rusa menjadi pemenang pertama sayembara desain ibu kota negara baru. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
 
Nantinya, ibu kota baruterbagi menjadi sejumlah klaster, yaitu klaster pemerintahan, kesehatan, pendidikan, serta riset dan teknologi. Proses pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.
 
Porsi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisanya, pembangunan mengandalkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp253,4 triliun atau 54,5 persen dan swasta termasuk badan usaha milik negara (BUMN) Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif