Jakarta: Pemerintah diminta mengantisipasi berbagai dampak yang timbul jika memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Salah satunya, aktivitas perekonomian kelompok menengah ke bawah.
"Mulai bagaimana memikirkan para pedagang kaki lima beserta solusi kebijakannya," kata anggota Komisi IX Nurhadi kepada Medcom.id, Rabu, 14 Juli 2021.
Menurut dia, skenario perlindungan masyarakat harus disusun secara matang. Kelompok menengah ke bawah dinilai paling terdampak kebijakan PPKM darurat.
"Jangan sampai dengan adanya PPKM, masyarakat malah tidak bisa makan," tegas politikus Partai NasDem tersebut.
Dia menyampaikan pemerintah memang sudah membuat strategi perlindungan melalui bantuan sosial. Namun, distribusi program tersebut dipertanyakan.
"Apakah bantuan sosial bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak?" ujar dia.
Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi penerapan PPKM darurat. Pemerintah harus memastikan apakah kebijakan yang sudah berjalan selama sepekan lebih itu mampu mengurangi mobilitas masyarakat atau tidak.
"Sudah bisakah mengurangi kasus positif covid-19?" ujar dia.
Berdasarkan pemantauannya, penerapan PPKM darurat belum maksimal. Masih ada celah yang dimanfaatkan masyarakat untuk tidak menaati PPKM darurat.
Dia juga meminta berbagai kekurangan tersebut diperbaiki jika ingin melanjutkan penerapan PPKM darurat. Pemerintah harus membuat aturan yang tegas dan jelas.
"Pemerintah harus benar-benar tegas dan terukur. Penurunan kasus harus ditarget dan pelayanan terhadap pasien harus memadai," ujar dia.
Wacana perpanjangan PPKM darurat mencuat saat rapat kerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Badan Anggaran (Banggar) pada Senin, 12 Juli 2021. Skenario itu tertulis dalam bahan paparan rapat yang disampaikan bendahara negara tersebut.
PPKM darurat tertulis akan diperpanjang selama enam pekan. Opsi tersebut diambil untuk menekan penyebaran covid-19.
Jakarta: Pemerintah diminta mengantisipasi berbagai dampak yang timbul jika memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat. Salah satunya, aktivitas perekonomian kelompok menengah ke bawah.
"Mulai bagaimana memikirkan para pedagang kaki lima beserta solusi kebijakannya," kata anggota
Komisi IX Nurhadi kepada
Medcom.id, Rabu, 14 Juli 2021.
Menurut dia, skenario perlindungan masyarakat harus disusun secara matang. Kelompok menengah ke bawah dinilai paling terdampak kebijakan PPKM darurat.
"Jangan sampai dengan adanya PPKM, masyarakat malah tidak bisa makan," tegas politikus Partai NasDem tersebut.
Dia menyampaikan pemerintah memang sudah membuat strategi perlindungan melalui bantuan sosial. Namun, distribusi program tersebut dipertanyakan.
"Apakah bantuan sosial bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak?" ujar dia.
Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi penerapan PPKM darurat. Pemerintah harus memastikan apakah kebijakan yang sudah berjalan selama sepekan lebih itu mampu mengurangi mobilitas masyarakat atau tidak.
"Sudah bisakah mengurangi kasus positif
covid-19?" ujar dia.
Berdasarkan pemantauannya, penerapan PPKM darurat belum maksimal. Masih ada celah yang dimanfaatkan masyarakat untuk tidak menaati PPKM darurat.
Dia juga meminta berbagai kekurangan tersebut diperbaiki jika ingin melanjutkan penerapan PPKM darurat. Pemerintah harus membuat aturan yang tegas dan jelas.
"Pemerintah harus benar-benar tegas dan terukur. Penurunan kasus harus ditarget dan pelayanan terhadap pasien harus memadai," ujar dia.
Wacana perpanjangan PPKM darurat mencuat saat rapat kerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Badan Anggaran (Banggar) pada Senin, 12 Juli 2021. Skenario itu tertulis dalam bahan paparan rapat yang disampaikan bendahara negara tersebut.
PPKM darurat tertulis akan diperpanjang selama enam pekan. Opsi tersebut diambil untuk menekan penyebaran covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
