medcom.id, Jakarta: Wacana perombakan pimpinan DPR mengemuka pascapergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto. Sekjen PPP Achmad Dimyati Natakusumah menyebut PDI Perjuangan selayaknya menempati kursi pimpinan.
"Kita berharap kocok kembali. PDIP kita kasih pimpinan dong. Enggak etis loh pemenang pemilu enggak dapat pimpinan DPR. Kalau tidak ketua, ya wakil," kata Dimyati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/2016).
Dimyati berpendapat komposisi pimpinan saat ini tidak adil. Dimyati mendesak agar kocok ulang pimpinan dilakukan dengan merombak undang-undang tentang MD3.
"Menurut saya harus kocok ulang. UU MD3 (bilang) 5 tahun, tapi engga usah fix 5 tahun lah. 2,5 tahun (masa jabatan pimpinan). Kita berharap ditinjau kembali," katanya.
Terkait Ketua DPR, Dimyati berharap Setya Novanto dipertahankan. Dimyati menilai, Setya memiliki visi dan misi parlemen modern.
Dimyati juga tidak mempermasalahkan Setya merangkap jabatan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Pasalnya dua jabatan berbeda; kenegaraan dan nonkenegaraan.
"Yang penting jangan menikmati dua APBN atau APBD. Satu jadi Ketua DPR, satu jadi gubernur. Itu enggak boleh. Menurut saya segera saja dilakukan kocok ulang. Tahun baru, kita jadikan tahun kebersamaan," ujarnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/eN47RjrK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Wacana perombakan pimpinan DPR mengemuka pascapergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto. Sekjen PPP Achmad Dimyati Natakusumah menyebut PDI Perjuangan selayaknya menempati kursi pimpinan.
"Kita berharap kocok kembali. PDIP kita kasih pimpinan dong. Enggak etis loh pemenang pemilu enggak dapat pimpinan DPR. Kalau tidak ketua, ya wakil," kata Dimyati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/2016).
Dimyati berpendapat komposisi pimpinan saat ini tidak adil. Dimyati mendesak agar kocok ulang pimpinan dilakukan dengan merombak undang-undang tentang MD3.
"Menurut saya harus kocok ulang. UU MD3 (bilang) 5 tahun, tapi engga usah fix 5 tahun lah. 2,5 tahun (masa jabatan pimpinan). Kita berharap ditinjau kembali," katanya.
Terkait Ketua DPR, Dimyati berharap Setya Novanto dipertahankan. Dimyati menilai, Setya memiliki visi dan misi parlemen modern.
Dimyati juga tidak mempermasalahkan Setya merangkap jabatan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Pasalnya dua jabatan berbeda; kenegaraan dan nonkenegaraan.
"Yang penting jangan menikmati dua APBN atau APBD. Satu jadi Ketua DPR, satu jadi gubernur. Itu enggak boleh. Menurut saya segera saja dilakukan kocok ulang. Tahun baru, kita jadikan tahun kebersamaan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
