medcom.id, Jakarta: DPP PPP hasil Muktamar Bandung bakal menggelar Mukernas ke IV di Hotel Mercure Ancol besok sore. Penyelenggaraan Mukernas itu mendapat penolakan dari Ketua Umum PPP Muktamar Bandung, Suryadharma Ali.
Pasalnya, Mukernas untuk islah itu tak melibatkan seluruh pihak, termasuk terdakwa kasus korupsi Dana haji itu.
"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di PPP," kata SDA seperti dituturkan Wasekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung Arawani Thomafi usai menjenguk SDA di Rutan Guntur, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).
Ia menambahkan, "Saya sendiri belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP."
Menurut Arwani, SDA takut Mukernas sia-sia dan tidak membuat PPP bersatu karena tidak melibatkan dua belah pihak. SDA menilai kubu Romahurmuziy justru mengembalikan kisruh yang sempat mereda.
"Pelaksanaan Mukernas tanpa melibatkan SDA selaku ketua umum. Jelas merupakan kecerobohan yang menjauhkan terwujudnya islah. Sebab Pak Surya mengatakan islah itu harus melibatkan pengurus DPP PPP Hasil muktamar Jakarta dan eks DPP Muktamar Surabaya," kata dia.
Apalagi kata Arwani, kepengurusan hasil Muktamar Bandung sah secara hukum sebagaimana diputuskan Mahkamah Agung. "Muktamar Jakarta itu telah memiliki legal standing yang sangat kuat dari Mahkamah Agung", ungkap dia.
SDA lanjut dia, meminta putusan Menteri Hukum dan HAM atas SK Muktamar Surabaya hendaknya diterima semua pihak dengan berembuk bersama melibatkan semuanya.
"Untuk itu saya minta agar Emron Pangkapi membatalkan Mukernas IV agar tidak semakin memecah belah PPP. Sesuai petunjuk Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair, saya akan menginisiasi dialog di internal PPP terlebih dahulu. Semoga islah di PPP secara menyeluruh bisa dicapai dalam waktu dekat ini", kata Arwani menirukan ucapan SDA.
medcom.id, Jakarta: DPP PPP hasil Muktamar Bandung bakal menggelar Mukernas ke IV di Hotel Mercure Ancol besok sore. Penyelenggaraan Mukernas itu mendapat penolakan dari Ketua Umum PPP Muktamar Bandung, Suryadharma Ali.
Pasalnya, Mukernas untuk islah itu tak melibatkan seluruh pihak, termasuk terdakwa kasus korupsi Dana haji itu.
"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di PPP," kata SDA seperti dituturkan Wasekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung Arawani Thomafi usai menjenguk SDA di Rutan Guntur, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).
Ia menambahkan, "Saya sendiri belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP."
Menurut Arwani, SDA takut Mukernas sia-sia dan tidak membuat PPP bersatu karena tidak melibatkan dua belah pihak. SDA menilai kubu Romahurmuziy justru mengembalikan kisruh yang sempat mereda.
"Pelaksanaan Mukernas tanpa melibatkan SDA selaku ketua umum. Jelas merupakan kecerobohan yang menjauhkan terwujudnya islah. Sebab Pak Surya mengatakan islah itu harus melibatkan pengurus DPP PPP Hasil muktamar Jakarta dan eks DPP Muktamar Surabaya," kata dia.
Apalagi kata Arwani, kepengurusan hasil Muktamar Bandung sah secara hukum sebagaimana diputuskan Mahkamah Agung. "Muktamar Jakarta itu telah memiliki legal standing yang sangat kuat dari Mahkamah Agung", ungkap dia.
SDA lanjut dia, meminta putusan Menteri Hukum dan HAM atas SK Muktamar Surabaya hendaknya diterima semua pihak dengan berembuk bersama melibatkan semuanya.
"Untuk itu saya minta agar Emron Pangkapi membatalkan Mukernas IV agar tidak semakin memecah belah PPP. Sesuai petunjuk Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair, saya akan menginisiasi dialog di internal PPP terlebih dahulu. Semoga islah di PPP secara menyeluruh bisa dicapai dalam waktu dekat ini", kata Arwani menirukan ucapan SDA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
