medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, pemerintah seharusnya melihat organinsasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra pemerintah. Sudut pandang yang digunakan dalam menggagas Undang-Undang Ormas pun harus sesuai dengan landasan dasar negara dan konstitusi.
"Paradigma UU tentang Ormas yang mesti kita anut adalah ormas itu adalah komponen bangsa. Mitra atau partner negara atau pemerintah," kata SBY)di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin 30 Oktober 2017.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memanfaatkan keberadaan ormas untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan damai. Pasalnya, ormas biasanya memiliki konsentrasi terhadap beberapa isu tertentu.
SBY berpendapat, menempatkan ormas sebagai ancaman keamanan negara dan keselamatan masyarakat tidak tepat. Meski pemerintah memiliki hak dalam mengatur keberadaan ormas, sudut pandang seperti itu dinilai tak tepat.
"Kalau misalkan ormas melanggar, negara berhak mengatur apa sanksi yang diberikan kepada ormas, termasuk sanksi hukuman," jelas SBY.
Kendati begitu, SBY menegaskan, pemerintah bisa menindak ormas yang berpotensi mengacam keamanan negara aturan yang ada. Apalagi, pemerintah telah memiliki UU Antiterorisme.
"Kita sudah punya, kalau kita merasa belum cukup lengkap UU itu, kita bisa melengkapi," jelas dia.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, pemerintah seharusnya melihat organinsasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra pemerintah. Sudut pandang yang digunakan dalam menggagas Undang-Undang Ormas pun harus sesuai dengan landasan dasar negara dan konstitusi.
"Paradigma UU tentang Ormas yang mesti kita anut adalah ormas itu adalah komponen bangsa. Mitra atau partner negara atau pemerintah," kata SBY)di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin 30 Oktober 2017.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memanfaatkan keberadaan ormas untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan damai. Pasalnya, ormas biasanya memiliki konsentrasi terhadap beberapa isu tertentu.
SBY berpendapat, menempatkan ormas sebagai ancaman keamanan negara dan keselamatan masyarakat tidak tepat. Meski pemerintah memiliki hak dalam mengatur keberadaan ormas, sudut pandang seperti itu dinilai tak tepat.
"Kalau misalkan ormas melanggar, negara berhak mengatur apa sanksi yang diberikan kepada ormas, termasuk sanksi hukuman," jelas SBY.
Kendati begitu, SBY menegaskan, pemerintah bisa menindak ormas yang berpotensi mengacam keamanan negara aturan yang ada. Apalagi, pemerintah telah memiliki UU Antiterorisme.
"Kita sudah punya, kalau kita merasa belum cukup lengkap UU itu, kita bisa melengkapi," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
