medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta proses pembangunan gedung baru DPR RI diawasi. Menurutnya, tak perlu lagi ada pro dan kontra soal pembangunan gedung ini karena anggarannya sudah dialokasikan di APBN 2018.
"Mari sama-sama kita awasi supaya pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan bisa diketahui semua orang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat 27 Oktober 2017.
Pemerintah mengalokasikan Rp601 miliar untuk membangun gedung baru DPR di dalam APBN 2018 yang disahkan Rabu 25 Oktober 2017. Dana itu untuk membayar konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi. Agus mengatakan biaya itu juga dialokasikan untuk merancang seluruh kawasan parlemen. Total DPR mendapatkan jatah Rp5,7 triliun.
"Ke depan nantinya tak hanya untuk pembangunan gedung. Dana itu termasuk untuk penanganan atau penataan parlemen. Di situ ada alun-alun demokrasi, gedung, perpustakaan, dan sebagiannya," ujarnya.
Ia menampik pengesahan anggaran revitalisasi gedung baru itu dianggap bermasalah. DPR, menurut dia, sudah menyerahkan teknis pengerjaan seluruhnya kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Agus mengatakan pengesahan anggaran Rp601 miliar tersebut sesuai dengan plafon tertinggi untuk melaksanakan konsultan manajemen, konstruksi, dan manajemen perencanaan.
"Anggaran kan baru diketok, sehingga nanti diserahkan ke Kementerian PUPR. Nanti yang berhubungan dari Kesetjenan DPR dan Kementerian PUPR akan melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang ada," ujarnya.
Adanya anggaran gedung baru DPR ini banyak dikritik. Pasalnya, anggaran ini lolos tanpa dasar rekomendasi dari Kementerian PUPR.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/RkjjyPGk" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta proses pembangunan gedung baru DPR RI diawasi. Menurutnya, tak perlu lagi ada pro dan kontra soal pembangunan gedung ini karena anggarannya sudah dialokasikan di APBN 2018.
"Mari sama-sama kita awasi supaya pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan bisa diketahui semua orang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat 27 Oktober 2017.
Pemerintah mengalokasikan Rp601 miliar untuk membangun gedung baru DPR di dalam APBN 2018 yang disahkan Rabu 25 Oktober 2017. Dana itu untuk membayar konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi. Agus mengatakan biaya itu juga dialokasikan untuk merancang seluruh kawasan parlemen. Total DPR mendapatkan jatah Rp5,7 triliun.
"Ke depan nantinya tak hanya untuk pembangunan gedung. Dana itu termasuk untuk penanganan atau penataan parlemen. Di situ ada alun-alun demokrasi, gedung, perpustakaan, dan sebagiannya," ujarnya.
Ia menampik pengesahan anggaran revitalisasi gedung baru itu dianggap bermasalah. DPR, menurut dia, sudah menyerahkan teknis pengerjaan seluruhnya kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Agus mengatakan pengesahan anggaran Rp601 miliar tersebut sesuai dengan plafon tertinggi untuk melaksanakan konsultan manajemen, konstruksi, dan manajemen perencanaan.
"Anggaran kan baru diketok, sehingga nanti diserahkan ke Kementerian PUPR. Nanti yang berhubungan dari Kesetjenan DPR dan Kementerian PUPR akan melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang ada," ujarnya.
Adanya anggaran gedung baru DPR ini banyak dikritik. Pasalnya, anggaran ini lolos tanpa dasar rekomendasi dari Kementerian PUPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
